Scroll untuk membaca artikel
Galih Prasetyo
Rabu, 16 November 2022 | 12:27 WIB
SMA 3 Kota Bekasi (Instagram @sman3kotabekasi)

SuaraBekaci.id - Akun Instagram milik SMA 3 Kota Bekasi habis dihujani cemooh dari para netizen pasca postingan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil sebelumnya unggah postingan terkait adanya dugaan pungli di SMA 3 Kota Bekasi. Postingan ini pun membuat netizen kemudian ramai-ramai memberikan hujatan di akun Instagram SMA 3 Kota Bekasi.

"Cieeee yg mempererat tali persaudaraan sampai di notice pa gubernur," tulis salah satu netizen.

"bentar lagi tutup komentar hehe.. sampai tembus ke Pak Gubernur Jabar gak tuuuhh," sambung akun lainnya.

Baca Juga: Termasuk Sekolah Favorit di Bekasi, Kok Ada Biaya Tak Terduga di SMA 3? Siswa 'Dipalak' Rp300 Ribu Sampai Lulus

"ada yg keringat dingin guyss, modal setoran belum balek, ehh terancam kena sanksi," timpal akun lainnya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil unggah foto tangkapan layar yang berisi pemberitahuan hasil silaturahmi pihak orang tua dan komite SMA 3 Kota Bekasi.

Di foto tangkapan layar itu, disebutkan adanya sejumlah sumbangan yang diminta kepada orang tua siswa.

Ada sumbangan awal tahun sebesar Rp4,5 juta yang dibayarkan di tahun pertama masuk sekolah. Disebutkan sumbangan tersebut dibayarkan selama siswa berada di kelas X.

Tak cukup uang sumbangan awal tahun, ada juga sumbangan per bulan sebesar Rp300 ribu. Dalam keterangan disebutkan uang sebungan per bulan itu dibayarkan siswa sampai lulus dari SMA 3 kota Bekasi.

Baca Juga: Ada Sumbangan Rp4,5 Juta di SMA 3 Kota Bekasi, Ridwan Kamil Perintahkan Disdik Jabar Usut Tuntas

Ridwan Kamil pun menegaskan sudah meminta Kadisdik Jabar untuk segera memproses dan menyelidik kasus sumbangan ini.

"Saya sudah mengirimkan Kadisdik untuk menelusuri pungutan di atas, dan segera memberi sanksi jika ada pelanggaran aturan yang disengaja oleh sekolah yang bersangkutan," tulis Ridwan Kamil.

"Di sekolah negeri baik SMA/SMK/SLB yang menjadi kewenangan Provinsi. Semua urusan anggaran pendidikan itu sepenuhnya diurus oleh negara,"

Load More