Telusuri Dugaan Suap Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati Soal Pengajuan Perkara di MA, KPK Periksa Dua Saksi

SuaraBekaci.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah melakukan pengembangan kasus dugaan suap Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati (SD) perihal pengajuan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Kekinian KPK memanggil dua saksi pada kasus Sudrajad Dimyati. Dua saksi, yaitu Prasetyo Nugroho selaku asisten hakim agung dan karyawan swasta Redhy Novarisza.

KPK memeriksa keduanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/10), dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

"Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pengajuan perkara pada tingkat upaya hukum di MA," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengutip dari Antara.

Baca Juga: Kasus Suap Urus Perkara di MA, KPK Panggil Hakim Agung Gazalba dan Sekretaris MA Hasbi Hasan

Selain itu, kata dia, penyidik juga menyita beberapa dokumen yang terkait dengan kasus tersebut dari pemanggilan dua saksi tersebut.

KPK total menetapkan 10 tersangka dalam kasus tersebut. Sebagai penerima, yakni SD, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), dua PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY), dan Muhajir Habibie (MH) serta dua PNS MA Nurmanto Akmal (NA) dan Albasri (AB).

Sementara itu, sebagai pemberi, yaitu Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) masing-masing selaku pengacara serta dua pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID) Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa mulanya ada laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam Intidana di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan HT dan IDKS dengan diwakili melalui kuasa hukumnya, yakni YP dan ES.

Saat proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, HT dan ES belum puas dengan keputusan pada dua lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum berikutnya di tingkat kasasi pada MA.

Baca Juga: KPK Menduga Ada Mahasiswa Titipan yang Lulus tanpa Seleksi di Unila

Pada tahun 2022, dilakukan pengajuan kasasi oleh HT dan IDKS dengan masih mempercayakan YP dan ES sebagai kuasa hukumnya.