Otonomi Daerah sendiri dapat diartikan sebagai kebebasan (kewenangan) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi Daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dengan implementasinya tertuju kepada Kesejahteraan Bersama yang memang disebut sebagai cita-cita Bangsa Indonesia.
Dalam UU 23 Tahun 2014 jelas disebut bahwa untuk mewujudkan Kesejahteraan Bersama tersebut dapat dilakukan dengan upaya-upaya strategis. Seperti peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan, Peran Serta Masyarakat dan Peningkatan Daya Saing Daerah dengan memperhatikan beberapa aspek penting, yaitu Efisiensi dan Efektifitas, Hubungan Pusat dan Daerah serta potensi dan juga terkait dengan Keanekaragaman Daerah.
Berita Terkait
-
Puluhan Kapal Gunakan Pukat Harimau, Nelayan Muaragembong Bekasi Terancam Nasibnya
-
Paripurna DPRD Kota Bekasi Sahkan Pelantikan Ketua dan Penyusunan AKD
-
Kepala Biro Hukum Pemprov Sulsel: DPRD Tidak Menolak Ranperda
-
DPRD Kota Bekasi Mengadakan Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
-
Bahas Raperda Ketertiban dan Ketentraman Umum, Pansus 28 Mengadakan Rapat Kerja
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Menerjang Ombak, Mantri Perempuan BRI Hadirkan Layanan Keuangan hingga Kepulauan Sulawesi Tengah
-
Kabupaten Bekasi Dapat Rapor Merah dari BPK, DPRD Bentuk Pansus
-
Kejagung Arahkan Pemkab Bekasi Kelola Stadion Skema Begini
-
BRI: Tata Kelola Perusahaan yang Kuat Jadi Prasyarat Utama Menjaga Keberlanjutan Bisnis
-
Kabupaten Bekasi Diserbu Sampah Liar