PSI Sebut Hal Ini Jadi Penyebab Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia

SuaraBekaci.id - Warga Jakarta diimbau menggunakan masker dan menghindari aktivitas di luar ruangan lantaran kualitas udara Jakarta berada pada posisi pertama di dunia sebagai kota dengan kualitas udara terburuk pada Jumat (17/6/2022) pagi.

Merespon hal itu, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjoj menyesali Jakarta masih kerap menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Ia menilai sejak awal Anies Baswedan menjabat tidak ada perbaikan yang berarti.

Anggara menilai selama kepimpinan Gubernur Anies belum ada visi integrasi kebijakan untuk menyelesaikan persoalan polusi udara. Akibatnya, tidak ada progres berarti dari penyelesaian masalah ini.

"Persoalan kualitas udara saat awal masa jabatan Pak Anies sampai sekarang gitu-gitu saja," ujar Anggara kepada wartawan, Jumat (17/6/2022).

Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Minta Tambahan Rp4,1 Triliun, Begini Jawaban Komisi VI DPR RI

Padahal, Pemprov juga sudah memiliki rencana mengurangi polusi udara dengan mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum. Namun, ia menilai hal ini juga belum berjalan mulus.

"Upaya mengendalikan kendaraan bermotor pribadi juga akhirnya gagal karena proyek LRT dan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) yang direncanakan di RPJMD tidak berhasil dieksekusi," tuturnya.

Karena itu, ia meminta Pemprov DKI Jakarta menginisiasi perencanaan terintegrasi Jabodetabek untuk mengatasi masalah polusi udara. Menurutnya, masalah ini tidak akan selesai tanpa ada kolaborasi dengan daerah penyangga.

"Pemprov DKI harus jadi inisiator perencanaan kebijakan terintegrasi mengatasi masalah kualitas udara ini karena jadi pusat ekonomi dan punya kekuatan fiskal mempuni," ucapnya.

"Jabodetabek ini megapolitan walaupun di bawah instansi pemerintah daerah (pemda) yang berbeda-beda. Jadi gak akan bisa sendiri-sendiri," tambahnya menjelaskan.

Baca Juga: Kecelakaan Maut di Pancoran Tewaskan Bocah 5 Tahun, Polisi Lakukan Gelar Perkara Sore Ini

Lebih lanjut, ia menyebut ada beberapa opsi kebijakan yang dapat diintegrasikan dengan pemda daerah penyangga seperti memasifkan uji emisi gratis serta percepatan pembangunan moda transportasi antar kota.