SuaraBekaci.id - Keberadaan tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal yang berada di Kampung Kobak Rante, Desa Karang Reja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi membuat warga di sekitar lokasi itu geram.
Merela meminta pemerintah untuk segera menutup TPS ilegal itu karena berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan.
Salah seorang warga yang masuk dalam Kecamatan Pebayuran itu, Asfullah (38) di Bekasi, Jawa Barat mengatakan semula lokasi itu merupakan areal persawahan yang diapit permukiman warga sebelum dijadikan tempat pembuangan sampah seperti saat ini.
"Saya tahu pas awal digarap, dibabat padinya. Saya kira mau dibuat pabrik, tahu-tahunya malah jadi TPS," katanya dikutip dari Antara, Selasa (17/5/2022).
Dia mengatakan warga sudah kerap mengadukan persoalan ini kepada aparatur desa setempat namun keluhan mereka tidak diindahkan sehingga mengakibatkan volume sampah kian menumpuk.
"Sering mengadu ke desa tapi tidak ada respon. Kami maunya lokasi ini ditutup permanen," katanya.
Warga lain Rina (49) mengatakan TPS ilegal ini sudah beroperasi selama lima tahun lebih tanpa ada pemberitahuan resmi maupun izin dari warga sekitar.
"Kami tidak diberitahu pengelola ketika TPS pertama kali didirikan. Tidak ada sosialisasi bahkan izin begitu ke warga, tidak ada," katanya.
Rina mengaku keberadaan TPS ilegal ini berdampak buruk bagi kesehatan lingkungan warga sekitar. Air yang dihasilkan dari limbah sampah itu mencemari lingkungan hingga menyebabkan puluhan hektare lahan persawahan gagal panen.
"Kalau hujan, airnya mengalir ke sawah-sawah kami karena lokasinya memang di sebelah persawahan. Jadi pada gagal panen. Air lindi itu juga meresap hingga menyebabkan kualitas air tanah warga menjadi buruk, warnanya menghitam dan kulit jadi gatal-gatal," katanya.
Kemudian polusi udara dari bau tidak sedap yang selalu muncul dari TPS tersebut. Dirinya khawatir kesehatan masyarakat terganggu akibat pencemaran ini.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dapat segera menindaklanjuti keluhan masyarakat yang telah dirasakan selama lebih dari lima tahun ini.
"Ini kan berdampak buat kesehatan kami juga. Kalau bisa tolong ditutup permanen. Kami sering mengadu ke desa, tapi tidak ada yang menanggapi," demikian Rina.
Berita Terkait
-
UMP Jakarta 2027 di Bawah Bekasi, Said Iqbal: Apa Hidup di Jakarta Lebih Murah?
-
Dugaan Korupsi KSO Pertamina, Kejagung Periksa Eks Wali Kota Bekasi Moctar Mohamad
-
Absen di Panggilan Pertama, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Diperiksa Kejagung 24 November
-
Tersinggung Candaan di Bengkel, Pria di Bekasi Bakar Teman Pakai Bensin Cucian Karburator
-
Kirim Surat ke Kejagung, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Minta Pemeriksaan Kasus KSO Migas Diundur
Terpopuler
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
- JPW Tagih Hasil Pemeriksaan 11 Polisi Usai Demo Jogja
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?