SuaraBekaci.id - Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu memberikan pendapat terkait wacana perpanjangan masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden.
Menurut Said Didu, wacana ini kerap disuarakan meski kemudian kembali dibantah oleh pihak Istana.
“Kan para penjilat sudah paham bahwa yang ‘terjadi’ atau yang ‘diinginkan’ adalah sebaliknya,” kata Said Didu melalui akun Twitter pribadinya, mengutip dari Terkini.id--jaringan Suara.com, Senin (28/2).
Belakangan publik kembali ramai dengan wacana untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi sebagai presiden.
Wacana itu muncul bersamaan dengan usulan dari Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar berharap adanya penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Wakil Ketua DPR RI ini menilai bahwa Pemilu 2024 sebaiknya ditunda selama dua tahun. Suara untuk menunda pemilu 2024 juga diutarakan oleh Partai Amanat Nasional (PAN).
Sementara itu, pengamat politik Saiful Anam berpendapat ada tiga faktor yang membuat Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung penundaan pemilu 2024.
Menurut Saiful Anam, PAN khawatir akan terdepak dari istana dan terancam tak lolos dari parlemen pada Pemilu 2024.
Selain angka survei yang kerap di bawah 3 persen, PAN juga dihadapkan pada ancaman Partai Ummat yang didirikan Amien Rais.
Baca Juga: Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pengamat Sebut Tak Ada Urgensinya
Atas alasan itu, PAN mengusulkan penundaan pemilu sebagaimana dilakukan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?