Aliansi Buruh Bekasi Tolak JHT Cair di Usia 56 Tahun: Aturan Ini Wajib Dilawan

SuaraBekaci.id - Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 mendapat respon penolakan dari banyak kalangan, terutama dari kelas pekerja. Aturan ini dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil, utamanya di kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang.

Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) dalam pernyataan sikapnya menolak dengan tegas Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Menurut ketua BBM, Sarino SH, buruh Bekasi mengecam keras aturan baru tersebut. Ia menganggap aturan itu hanya menimbulkan masalah bagi buruh di kondisi seperti saat ini.

“Ini jelas sikap pemerintah yang sama sekali tidak ada keberpihakan kepada rakyatnya terutama kaum buruh,” kata Sarino dikutip dari Koran Perdjoengan, Sabtu (12/2).

Baca Juga: Ancam Turunkan Ribuan Buruh, KSPI Desak Jokowi Pecat Menaker Ida Fauziyah dan Cabut Aturan JHT Cair di Usia 56 Tahun

Dengan tegas, Sarino mengatakan bahwa aturan ini patut dilawan. Menurut Sarino, uang JHT merupakan hak dari kaum buruh yang dikumpulkan secara mengangsur sebesar 2 persen dari upah mereka tiap bulan.

“Tetapi lacurnya pemerintah justru memperlama pencairan uang JHT sehingga harus mencapai usia 56 tahun terlebih dahulu, kekonyolan pemerintah ini wajib dilawan sampai ke akar-akar nya,” tegas Sarino.

Pihak Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) pun rencananya akan melakukan aksi di kantor-kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dan Kantor Dinas Tenaga kerja untuk menolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tersebut.

Aturan Jaminan Hari Tua Diubah, Bisa Cair Saat Mencapai 56 Tahun

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Dalam peraturan itu ditetapkan bahwa JHT bisa diberikan kepada peserta saat mencapai 56 tahun.

Baca Juga: JHT Bisa Cair Saat Usia Pensiun 56 Tahun, Stafsus Menaker: Karena Sekarang Sudah Ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Peraturan itu ditetapkan Ida di Jakarta pada Rabu, 2 Februari 2022. Aturan itu lantas diundangkan dua hari setelahnya.