Megawati Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Pengamat: Ingin Ada Trah Soekarno di Puncak Pemerintahan

SuaraBekaci.id - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri telah menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Menurut Hasto, Megawati akan patuh pada konstitusi. Oleh sebab itu, ketua umum PDIP tersebut tetap setuju dengan maksimal masa jabatan dua periode sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Merespons hal itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKopi Kunto Adi Wibowo ikut buka suara.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca BMKG 18 Januari 2022, Bekasi dan Sekitarnya Berpotensi Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang

Menurutnya, penolakan Megawati Soekarnoputri itu bukanlah sebatas omong kosong belaka.

"Saya yakin pernyataanya Bu Mega itu benar, jujur, dan bisa kita pegang. Karena dia juga bukan tidak memiliki kepentingan, dia jelas punya," jelas Kunto.

Kunto Adi Wibowo mengatakan bahwa satu kepentingan itu masih sangat relevan dengan cita-cita PDIP, yakni mengembalikan trah Soekarno sebagai orang nomor satu di Indonesia dalam pemerintahan.

"Kenapa Bu Mega ingin ada transisi politik di Pemilu 2024? Karena, pertama, selama ini kelihatan jelas bahwa PDIP ingin sekali puncak pemerintahan diisi oleh trahnya Soekarno," ungkap Kunto Adi Wibowo.

Menurutnya, hal itu sudah cukup mewakili keinginan PDIP serta Megawati untuk mencegah adanya perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

Baca Juga: KPK Telisik Peran Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi, Diduga Terima Aliran Uang dari Potongan Pegawai

Oleh sebab itu, Kunto Adi Wibowo mengatakan bahwa motif Megawati sangat lurus dan konsisten.

Kunto juga mengatakan bahwa ucapan dari ketua umum PDIP bisa dipegang oleh masyaarakat Indonesia.

"Dengan kepentingan itu, Bu Mega juga sangat ingin pemilu terlaksana sesuai jadwal. Jadi menurut saya pernyataan itu bukan sesuatu yang kontradiktif," kata Kunto Adi Wibowo.