SuaraBekaci.id - Pemerintah Kota Bekasi menjamin tidak diskriminatif. Hal itu menyusul keberadaan Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP) di Kota Bekasi.
Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Bekasi Endang Suharyadi mengatakan pihaknya menyambut baik keberadaan IKBP di Kota Bekasi sehingga nantinya mampu berperan aktif dalam pembangunan di Kota Bekasi.
Selain itu tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana amanat NKRI dan menjauhi tindakan anarkis yang berakibat pada institusi sendiri.
"Ormas atau Ikatan Papua ini didirikan masyarakat Papua dengan sukarela dengan tujuan kepentingan bersama dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Bekasi dan bingkai NKRI baik di dalam bidang sosial kemasyarakatan, budaya dan lainnya," ucap Endang Suharyadi usai bersilaturahmi dengan IKBP melalui keterangan tertulis dari Humas Setda Pemkot Bekasi, Kamis (1/4/2021).
Dia menegaskan, Pemkot Bekasi tidak akan bersikap diskrimiatif pada suatu kelompok. Serta, Pemkot Bekasi akan menaungi semua golongan dan agama yang ada di Kota Bekasi.
"Dalam NKRI kita tidak mendiskriminasi satu kelompok dan Pemkot Bekasi tidak pernah memilah atau diskriminasi. Menaungi semua golongan dan agama yang ada di Kota Bekasi. Menyangkut kerukunan agama kita lindungi dan fasilitasi. Seperti amanat Pak Wali Kota Bekasi semua agama yang telah diatur perundang-undangan bisa beribadah dengan tenang di Kota Bekasi," jelas Endang.
Ia juga berharap ikatan keluarga besar Papua di Kota Bekasi bisa segera mengurus legalitas organisasi kemasyatakan dan melaporkan kepada Badan Kesbangpol Kota Bekasi.
"Hingga kini, tercatat 171 ormas di Kesbangpol Kota Bekasi," katanya.
Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua, Ayub Fadiban mengatakan IKBP dibentuk untuk menghimpun masyarakat Papua yang berada di luar Papua khususunya di Jabodetabek.
Baca Juga: Bentuk IKBP, Warga Papua di Bekasi Harapkan Dapat Perlakuan yang Sama
Dikatakan dia, pertemuan bersama Pemkot Bekasi sebagai dilakukan sebagai ajang silaturahmi .
Dia mengungkapkan bahwa masyarakat Papua mengalami kendala hidup di kota Bekasi. Meski tidak spesifik, kendala masyarakat Papua di Kota Bekasi baik dalam bidang pendidikan dan tenaga kerja.
"Pertemuan ini sangat menggembirakan kami karena itulah yang kami tunggu, itulah yang kami nanti-nantikan. Sehingga warga Papua yang ada di Bekasi ini diperlakukan sama dengan masyarakat lainnya, yang mendiami Kota Bekasi," ungkapnya.
Ia berharap pertemuan bersama Pemkot Bekasi menjadi awal dari sinergitas warga Papua di Kota Bekasi dalam mendukung Pemerintah Kota Bekasi.
Berita Terkait
-
Absen di Panggilan Pertama, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Diperiksa Kejagung 24 November
-
Tersinggung Candaan di Bengkel, Pria di Bekasi Bakar Teman Pakai Bensin Cucian Karburator
-
Kirim Surat ke Kejagung, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Minta Pemeriksaan Kasus KSO Migas Diundur
-
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi Migas Rp2 Triliun
-
Jakarta Pangkas Kiriman Sampah ke Bantargebang hingga 500 Ton per Hari
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?