SuaraBekaci.id - Warga Papua di Bekasi membentuk Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP). IKBP dibentuk untuk menjadi wadah bagi warga Papua di Jabodetabek termasuk Kota Bekasi.
Ketua Umum IKBP Ayub Fadiban mengatakan, warga Papua di Bekasi mengalami kendala hidup di Kota Bekasi. Kendala yang dimaksud yakni dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.
Ayub menyampaikan hal itu saat bersilaturahmi dengan Pemkot Bekasi di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi pada Kamis (1/4/2021).
Pada pertemuan tersebut, Ayub memperkenalkan IKBP kepada Pemkot Bekasi. Dia menerangkan bahwa IKBP akan segera mengurus legalitas.
Pembentukan IKBP, kata dia, dilakukan untuk menghimpun masyarakat Papua yang berada di luar Papua khususunya di Jabodetabek.
Dengan adanya IKBP, dirinya berharap agar kendala yang dialami masyarakat Papua di Bekasi dapat ditangani.
"Pertemuan ini sangat menggembirakan kami karena itu lah yang kami tunggu, itu lah yang kami nanti-nantikan. Sehingga warga Papua yang ada di Bekasi ini diperlakukan sama dengan masyarakat lainnya yang mendiami Kota Bekasi," katanya dalam keterangan tertulis dari Humas Setda Pemkot Bekasi, Kamis (1/4/2021) malam.
Dirinya juga berharap pertemuan tersebut menjadi awal dari sinergitas masyarakat Papua di Kota Bekasi dalam mendukung program Pemerintah Kota Bekasi.
Sementara, Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Bekasi Endang Suharyadi mengatakan, pihaknya menyambut baik keberadaan IKBP yang berada di Kota Bekasi. Sehingga nantinya mampu berperan aktif dalam pembangunan di Kota Bekasi.
Baca Juga: Jadwal Salat dan Buka Puasa Bekasi-Karawang Jumat 2 April 2021
Selain itu tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana amanat NKRI dan menjauhi tindakan anarkis yang berakibat pada institusi sendiri.
"Ormas atau Ikatan Papua ini didirikan masyarakat Papua dengan sukarela dengan tujuan kepentingan bersama dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Bekasi dan bingkai NKRI baik di dalam bidang sosial kemasyarakatan, budaya dan lainnya," ucap Endang Suharyadi.
Dia menegaskan bahwa Pemkot Bekasi menaungi semua golongan dan tidak melakukan tindakan diskriminatif.
"Dalam NKRI kita tidak mendiskriminasi satu kelompok dan Pemkot Bekasi tidak pernah memilah atau diskriminasi. Menaungi semua golongan dan agama yang ada di Kota Bekasi. Menyangkut kerukunan agama kita lindungi dan fasilitasi. Seperti amanat Pak Wali Kota Bekasi semua agama yang telah diatur perundang-undangan bisa beribadah dengan tenang di Kota Bekasi," ujarnya.
Ia juga berharap IKBP bisa segera menjalankan aturan terkait legalitas organisasi kemasyatakan dan melaporkan kepada Kesbangpol Kota Bekasi.
"Hingga kini, tercatat 171 ormas di Kesbangpol Kota Bekasi," katanya.
Berita Terkait
-
Dugaan Korupsi KSO Pertamina, Kejagung Periksa Eks Wali Kota Bekasi Moctar Mohamad
-
Absen di Panggilan Pertama, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Diperiksa Kejagung 24 November
-
Tersinggung Candaan di Bengkel, Pria di Bekasi Bakar Teman Pakai Bensin Cucian Karburator
-
Kirim Surat ke Kejagung, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Minta Pemeriksaan Kasus KSO Migas Diundur
-
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi Migas Rp2 Triliun
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?