SuaraBekaci.id - DPRD Kabupaten Bekasi angkat bicara terkait dengan pernyataan Pemerintah Desa Pantai Bahagia yang hendak pindah ke Jakarta. Desa Pantai Bahagia menyatakan hal itu lantaran merasa tak diakui.
Pasalnya, Desa Pantai Bahagia yang ada di Kecamatan Muara Gembong tak kunjung mendapatkan bantuan bahan makanan. Meski akses warga Desa Pantai Bahagia Bekasi terputus karena tanggul Sungai Citarum Jebol.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, M. Nuh menilai pernyataan itu sebagai bentuk kekecewaan warga kepada Pemkab Bekasi.
"Kalimat itu kan bisa ditafsirkan sebagai tantangan pelayanan, kenapa sih kok prosedural banget," katanya saat dihubungi Suara.com, Rabu (10/2/2021).
Dia menjelaskan, seharusnya Pemkab Bekasi melakukan pendataan dan menginformasikan ke publik terkait dengan kesulitan dalam penanganan banjir.
"Kalau masyarakat ini percaya dengan mekanisme BPBD dan percaya dengan pemerintah, regulasi yang dikeluarkan pemerintah, dan sudah ketahuan bahwa ternyata pemerintah nggak sanggup, mereka akan membantu juga. Jangan sampai gini, masyarakat bingung mau lapor kemana," tutur politikus PKS ini
Diketahui, warga Desa Pantai Bahagia membuatuhkan bantuan bahan makanan karena wilayahnya terisolir. Akses warga Desa Pantai Bahagia terputus akibat banjir yang merendam wilayah tersebut.
Banjir merendam wilayah tersebut akibat tanggul Sungai Citarum jebol.
Baca Juga: Geger! Desa Pantai Bahagia Ancam Pisah dari Bekasi, Mau Gabung ke Jakarta
Berita Terkait
-
Absen di Panggilan Pertama, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Diperiksa Kejagung 24 November
-
Tersinggung Candaan di Bengkel, Pria di Bekasi Bakar Teman Pakai Bensin Cucian Karburator
-
Kirim Surat ke Kejagung, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Minta Pemeriksaan Kasus KSO Migas Diundur
-
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi Migas Rp2 Triliun
-
Jakarta Pangkas Kiriman Sampah ke Bantargebang hingga 500 Ton per Hari
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?