Scroll untuk membaca artikel
Antonio Juao Silvester Bano
Rabu, 10 Februari 2021 | 21:19 WIB
Warga tengah menerjang banjir di Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.(Dok/Pemerintah Desa Pantai Bahagia)

SuaraBekaci.id - DPRD Kabupaten Bekasi angkat bicara terkait dengan pernyataan Pemerintah Desa Pantai Bahagia yang hendak pindah ke Jakarta. Desa Pantai Bahagia menyatakan hal itu lantaran merasa tak diakui.

Pasalnya, Desa Pantai Bahagia yang ada di Kecamatan Muara Gembong tak kunjung mendapatkan bantuan bahan makanan. Meski akses warga Desa Pantai Bahagia Bekasi terputus karena tanggul Sungai Citarum Jebol.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, M. Nuh menilai pernyataan itu sebagai bentuk kekecewaan warga kepada Pemkab Bekasi.

"Kalimat itu kan bisa ditafsirkan sebagai tantangan pelayanan, kenapa sih kok prosedural banget," katanya saat dihubungi Suara.com, Rabu (10/2/2021).

Baca Juga: Geger! Desa Pantai Bahagia Ancam Pisah dari Bekasi, Mau Gabung ke Jakarta

Dia menjelaskan, seharusnya Pemkab Bekasi melakukan pendataan dan menginformasikan ke publik terkait dengan kesulitan dalam penanganan banjir.

"Kalau masyarakat ini percaya dengan mekanisme BPBD dan percaya dengan pemerintah, regulasi yang dikeluarkan pemerintah, dan sudah ketahuan bahwa ternyata pemerintah nggak sanggup, mereka akan membantu juga. Jangan sampai gini, masyarakat bingung mau lapor kemana," tutur politikus PKS ini

Diketahui, warga Desa Pantai Bahagia membuatuhkan bantuan bahan makanan karena wilayahnya terisolir. Akses warga Desa Pantai Bahagia terputus akibat banjir yang merendam wilayah tersebut.

Banjir merendam wilayah tersebut akibat tanggul Sungai Citarum jebol.

Baca Juga: Merasa Tak Diakui Bekasi, Desa Pantai Bahagia: Kita Gabung Bang Anies Aja

Load More