Wali Kota yang Lantik Pejabat Tersangka Korupsi Dikritik

SuaraBekaci.id - Wali Kota Tanjungpinang, Rahma dikritik atas kebijakannya melantik tersangka korupsi sebagai pejabat eselon III bernama Yudi Ramdani. Kritik tersebut datang dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menilai bahwa pelantikan kepada tersangka korupsi seharusnya tidak dilakukan. Karena, kepala daerah harus menjaga kepercayaan publik.

Diketahui, Wali Kota Tanjungpinang Rahma melantik Yudi Ramdani ditetapkan penyidik Kejari Tanjungpinang sebagai tersangka atas kasus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).

"Mestinya hal tersebut tidak dilakukan walau berstatus tersangka tidak ada larangan. Namun, kepala daerah harus menjaga kepercayaan publik dengan cara pejabat-pejabatnya adalah orang bersih yang tidak tersangkut perkara hukum," kata dia dilansir dari Antara, Minggu (24/1/2021).

Baca Juga: 21 Wilayah Banjir, Wakil Wali Kota Bekasi: Daerah Resapan Air Berkurang

Boyamin mengemukakan bahwa kepala daerah memiliki otoritas atau wewenang melantik ASN sebagai pejabat.

Akan tetapi, lanjut dia, kekuasaan tersebut harus mengedepankan kepentingan pemerintahan dan masyarakat. Birokrasi pemerintahan harus berjalan optimal dengan menaati peraturan dan norma-norma lainnya.

Pengangkatan ASN bermasalah, terutama yang tersandung kasus korupsi, menurut dia, merupakan kebijakan yang melukai hati masyarakat.

Ditegaskan pula bahwa kekuasaan yang diberikan kepada kepala daerah semestinya dipergunakan sesuai dengan keinginan negara, keseriusan aparat penegak hukum, dan komitmen kepala negara dalam memberantas korupsi.

"Jarang sekali terjadi di negeri ini tersangka korupsi dilantik sebagai pejabat. Ada kesan, seolah-olah dia (Wali Kota Rahma) menganggap berkuasa penuh sehingga merasa tidak ada masalah melantik pejabat dengan status tersangka," katanya menegaskan.

Baca Juga: Tahap Pertama, Kabupaten Bekasi Terima 22.520 Dosis Vaksin Sinovac

Boyamin merasa yakin masih banyak ASN lain yang bersih dan layak untuk menduduki suatu jabatan di pemerintahan. ASN yang layak dan bersih itu tentu bukan berstatus sebagai tersangka.