Postingan Medsos Bisa Jadi Bukti ASN Bekasi Terlibat Organisasi Terlarang

SuaraBekaci.id - Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto meminta warga melapor jika menemukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang ikut atau jadi simpatisan organisasi terlarang.

Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan, pelaporan itu dapat dilakukan dengan turut melakukan pengawasan aktivitas ASN bersama-sama di media sosial.

"Bagi masyarakat yang kemudian ada ucapan, ada tindakan, ada postingan yang kemudian merusak eskalasi nasional, saya kira menjadi kewajiban kita bersama untuk saling mengingatkan," kata Tri di Bekasi, Kamis (7/1/2020).

Pihaknya juga akan melakukan pengawasan internal melalui Badan Kepegawaian Pendidikan Penelitian Daerah (BKPPD) Kota Bekasi.

"Sebetulnya kita bisa lihat dari grup grup WA (WhatsApp), kemudian kita bisa lihat dari sikap tindakan, kemudian kita bisa lihat saat mereka upload suatu postingan," tuturnya.

Dia menjelaskan, ASN yang terlibat organisasi terlarang akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Saya kira kita memang harus satu, di dalam janji kita sebagai ASN, Pancasila NKRI Undang-undang dasar saya kira itu menjadi pedoman hidup menjadikan arah langkah kita," ujarnya.

"Jadi saya kira itu adalah bagian dari rasa nasionalisme kita yang harus kita kembangkan dan tingkatkan," sambung Tri.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak terlibat dalam organisasi terlarang. Meskipun hanya menjadi simpatisan, ASN yang terbukti bakal dipecat.

Baca Juga: Soal Penerima Vaksin Pertama di Bekasi, Wawalkot dan Walkot Beda Pandangan

Plt Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN Paryono mengatakan, pihaknya sudah mengarahkan kepada seluruh ASN untuk tidak terlibat dalam organisasi yang ditetapkan pemerintah masuk ke dalam kategori terlarang.

"ASN yang setelah diputuskannya sebuah organisasi sebagai organisasi terlarang oleh Pemerintah, namun tetap menjadi anggota, mendukung, terafiliasi atau menjadi simpatisan organisasi tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat," kata Paryono melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (2/1/2021).