SuaraBekaci.id - Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi angkat bicara terkait dengan adanya permintaan untuk penundaan simulasi sekolah tatap muka dari DPRD Kota Bekasi.
Rahmat Effendi mengatakan, Pemkot Bekasi akan mengevaluasi proses pengendalian Covid-19 di Kota Bekasi sebelum pelaksanaan simulasi sekolah tatap muka yang rencananya akan dilaksanakan pada 18 Januari 2020 mendatang.
“Kita evaluasi proses pengendalian Covid-19 dan hasilnya akan kita sampaikan ke DPRD,” kata Rahmat saat dihubungi Suara.com, Minggu (27/12/2020).
Salah satu alasan DPRD Kota Bekasi meminta penundaan pembelajaran tatap muka karena kasus Covid-19 di Kota Bekasi relatif meningkat selama beberapa waktu ini.
Selain itu, karena Kota Bekasi belum masuk dalam status zona kuning atau zona hijau penyebaran Covid-19.
Menanggapi hal itu, Rahmat mengatakan, status zona penyebaran Covid-19 tidak berpengaruh pada pelaksanaan sekolah tatap muka.
“Nggak berpengaruh (zona), kita risiko sedang,” kata Rahmat.
Sementara, Anggota Tim Simulasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kota Bekasi, Haris Budiono mengatakan, pelaksanaan simulasi pembelajaran tatap muka merupakan kewenangan dari Wali Kota Bekasi yang juga Ketua Satgas Covid-19 Kota Bekasi, Rahmat Effendi.
“Semua berpulang pada kewenangan dan pertimbangan kepala daerah, juga sebagai ketua Satgas Covid-19,” kata Haris.
Baca Juga: Nasib Simulasi Sekolah Tatap Muka Bekasi di Tangan Wali Kota
Dia mengatakan, Tim SPTMT fokus pada pembahasan produk hukum pengaturan pembelajaran tatap muka (PTM) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
“Bagaimana jika dilakukan PTM, sesuai arah kebijakan pimpinan dengan pertimbangan situasi pandemi Covid-19 dan bagaimana jika dilakukan PJJ yang sebaiknya semakin siap dan efektif,” ujarnya.
Sebelumnya, DPRD Kota Bekasi meminta Pemerintah Kota Bekasi untuk menunda pelaksanaan simulasi pembelajaran tatap muka terbatas (SPTMT) pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Heri Purnomo mengatakan, rencana simulasi pembelajaran tatap muka terbatas untuk SD dan SMP sedianya ditunda. Karena, menurut dia, kasus Covid-19 di Kota Bekasi terus mengalami peningkatan selama beberapa waktu kebelakang.
“Kalau saya sih karena kondisi covid lagi begini, kan bisa diketahui, sekarang saja di RSUD penuh, di Stadion Patriot Candrabhaga penuh. Saya sih minta ditunda sampai kasus (Covid-19) sudah mulai mereda,” kata Heri di Bekasi, Minggu (27/12/2020).
Dia menilai siswa SD dan SMP rawan terkena Covid-19 karena tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
Berita Terkait
-
UMP Jakarta 2027 di Bawah Bekasi, Said Iqbal: Apa Hidup di Jakarta Lebih Murah?
-
Dugaan Korupsi KSO Pertamina, Kejagung Periksa Eks Wali Kota Bekasi Moctar Mohamad
-
Absen di Panggilan Pertama, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Diperiksa Kejagung 24 November
-
Tersinggung Candaan di Bengkel, Pria di Bekasi Bakar Teman Pakai Bensin Cucian Karburator
-
Kirim Surat ke Kejagung, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Minta Pemeriksaan Kasus KSO Migas Diundur
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?