- Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan fitur "Angkut ODGJ" pada aplikasi Sapawarga pada Jumat (13/11/2026) untuk mengatasi penolakan antar-daerah.
- Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan sistem terintegrasi ini memantau seluruh proses penjemputan hingga rumah sakit dan menjamin pembiayaan pengobatan.
- Data pasien dalam aplikasi digunakan untuk merencanakan anggaran obat serta fasilitas rehabilitasi demi menghentikan ODGJ terlantar.
SuaraBekaci.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan fitur "Angkut ODGJ" melalui aplikasi Sapawarga untuk mengatasi persoalan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang selama ini kerap mengalami penolakan dan saling lempar tanggung jawab antar-daerah.
Melalui sistem terintegrasi tersebut, Pemprov Jabar berupaya memastikan setiap pasien mendapatkan penanganan medis hingga tuntas, termasuk menjamin pembiayaan pengobatan bagi pasien yang membutuhkan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, fitur tersebut dirancang untuk memutus persoalan klasik pengiriman ODGJ dari satu kabupaten/kota ke daerah lain tanpa kepastian layanan.
Ia menggambarkan, selama ini pasien kerap dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain, mulai dari Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, hingga kembali ke Cirebon.
Baca Juga:Asep Surya Atmaja Pimpin Kabupaten Bekasi hingga 2030
"Selama ini rantai pengiriman ODGJ itu dari Cirebon ke Indramayu, ke Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, Cianjur, Bandung Barat, Kota Bandung, Sumedang, Kuningan, Majalengka, balik lagi ke Cirebon. Sampai ODGJ-nya nanya 'anu gelo teh saha'," ujar Dedi melalui media sosial yang terkonfirmasi di Bandung, Jumat (13/11/2026).
Melalui fitur tersebut maupun laman angkutodgj.jabarprov.go.id, pemerintah kini dapat memantau seluruh tahapan penanganan pasien secara langsung. Pemantauan mencakup proses penjemputan, pengangkutan, hingga pengiriman ke rumah sakit rujukan.
"Nanti semua proses pengangkutan dan pengiriman ke rumah sakit yang sudah ditentukan akan kita pantau melalui aplikasi. Jadi datanya masuk, rutenya jelas, dan tanggung jawabnya jelas," katanya.
Sistem digital ini melibatkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial kabupaten/kota, Dinas Kesehatan, serta rumah sakit jiwa rujukan.
Dengan keterlibatan berbagai instansi tersebut, status penanganan setiap pasien dapat dipantau untuk mencegah pasien terlantar di perjalanan maupun mengalami penolakan tanpa kepastian layanan kesehatan.
Baca Juga:30 Perusahaan Buka Ribuan Lowongan Kerja di Subang, Cek Syaratnya!
Dedi yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan, Pemprov Jabar juga berkomitmen membantu pembiayaan pengobatan ODGJ hingga selesai.
Bantuan tersebut mencakup pasien yang tidak mendapatkan dukungan keluarga maupun mereka yang membutuhkan obat-obatan dengan biaya tinggi.
"Kalau keluarganya tidak menerima atau obatnya mahal, pemprov akan bantu sampai selesai. Kita tidak akan lepas tangan di tengah jalan," tegasnya.
Selain untuk memantau pelayanan, data pasien yang terkumpul dalam aplikasi akan digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran pemerintah.
Data tersebut menjadi bahan penyusunan kebutuhan obat-obatan, fasilitas perawatan, hingga program rehabilitasi sosial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Dedi menekankan, penanganan ODGJ bukan sekadar persoalan pelayanan kesehatan, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat manusia.
