- KPK memeriksa Hercules di Jakarta pada 11 November 2026 untuk mendalami asal-usul uang Rp800 juta terkait kasus korupsi Kementerian ATR/BPN.
- Pemeriksaan saksi tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk.
- KPK sebelumnya telah menetapkan delapan orang tersangka serta menggeledah sejumlah kantor dan rumah dalam rangkaian penyidikan kasus ini.
Berawal dari OTT Kasus HGB Summarecon
Kasus dugaan korupsi ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026.
Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Baca Juga:Usut Korupsi ATR/BPN, KPK Bidik Proses Perpanjangan SHGB Kota Baru Parahyangan
Para tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, serta RP yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon.
Lima tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF.
Keempat nama terakhir disebut KPK sebagai pihak yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN NW.
KPK Geledah Sejumlah Kantor dan Rumah
Dalam proses penyidikan, KPK juga melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi.
Baca Juga:Peringatan Keras Bupati Bekasi ke Kepala Desa: Jangan Korupsi !
Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan L, Direktur Jenderal Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN VEJ, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN A, serta sejumlah ruangan direktorat terkait.
Sehari kemudian, penggeledahan dilanjutkan di kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta dan rumah L di Bekasi.
Pada 21 September 2026, penyidik kembali menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.
Dua hari berselang, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Selanjutnya, pada 24 September 2026, penggeledahan dilakukan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan rumah L di Nganjuk.
Rangkaian penggeledahan berlanjut pada 29 September 2026 di kantor PT Bela Parahiyangan Investindo, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap aliran uang dan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon tersebut.
