- Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan penataan ulang Program Makan Bergizi Gratis dalam satu bulan ke depan di Jakarta.
- Pemerintah membenahi titik layanan, kualitas dapur, serta memverifikasi data penerima manfaat untuk mengatasi berbagai permasalahan operasional yang muncul.
- Badan Gizi Nasional melakukan moratorium dapur baru dan refocusing penerima manfaat guna meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan program tersebut.
SuaraBekaci.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan komitmen untuk menata ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam satu bulan.
“Perlu waktu penataan, ya. 1 bulan. 1 bulan penataan,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6).
Dalam satu bulan, Zulhas berkomitmen untuk menata dan membenahi titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat diperjualbelikan, memetakan sekolah-sekolah penerima MBG, membenahi kualitas dapur, hingga melakukan verifikasi ihwal laporan penerima manfaat dari MBG.
“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” ujar Zulhas.
Baca Juga:BGN: 62 SPPG di Tangerang Berhenti Beroperasi
Penataan ulang program MBG merupakan respons pemerintah terhadap berbagai permasalahan yang berlangsung selama pelaksanaan program tersebut.
Berbagai permasalahan program MBG itu, tutur Zulhas, telah menuai perhatian Presiden Prabowo Subianto.
“Pada satu titik, akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan untuk mengganti dengan manajemen yang baru,” kata Zulhas.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan pihaknya melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.
Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru.
Baca Juga:Zulkifli Hasan: Tumpukan Sampah di TPST Bantargebang Seperti Gedung 17 Lantai
Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.
BGN, kata dia, juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah.
Penataan tersebut dilakukan karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Langkah berikutnya adalah melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Evaluasi dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.
Selain itu, BGN juga akan memperkuat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan semata-mata mengejar kuantitas.
