SuaraBekaci.id - Publik tentu bertanya-tanya mengapa pemerintah tidak mengibarkan bendera setengah tiang pasca tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 yang menewaskan 131 orang.
Bendera setengah tiang untuk korban Tragedi Kanjuruhan tidak akan pernah dilakukan pemerintah. Hal ini lantaran terbentur peraturan perundang-undangan.
Aturan tentang pengibaran bendera setengah tiang tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Dalam Pasal 12 ayat 4 disebutkan bahwa bendera setengah tiang hanya akan dikibarkan pemerintah jika ada pejabat yang meninggal dunia.
“Bendera Negara digunakan sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila Presiden atau Wakil Presiden, mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden, pimpinan atau anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, dan/atau pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah meninggal dunia” bunyi pasal 12 ayat 4.
Lalu di pasal 12 ayat 5 disebtukan, bendera Negara sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikibarkan setengah tiang.
Pada ayat 6 masih dari pasal 12 juga diatur soal aturan bendera setengah tiang jika Presiden atau Wakil Presiden yang meninggal, maka bendera setengah tiang akan dikibarkan selama tiga hari.
Selain itu, pengibaran dan penurunan bendera setengah tiang, tidak boleh dilakukan sembarangan. Ada aturan tersendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3).
Hal berbeda justru terlihat dari keputusan pemerintah Peru saat pecah tragedi Estadio Nacional pada 24 Mei 1964.
Baca Juga:Daud Yordan Turut Prihatin atas Tragedi Kanjuruhan: Kedukaan Bagi Seluruh Masyarakat
Pasca meninggalnya 328 suporter dan 4000 lainnya alami luka-luka di Estadio Nacional pada 24 Mei 1964, pemerintah Peru saat itu langsung mengambil keputusan untuk memberlakukan masa berkabung nasional selama 7 hari.
- 1
- 2
