Dalam surat bernomor 555.1/5384/Dishub.Lalin disebutkan ada dua usulan pembatasan jam operasional kendaraan besar.
Pertama untuk hari kerja, dari Senin hingga Jumat dibagi menjadi dua sesi yakni di pagi hari pukul 05:30 sampai dengan 08:30 WIB serta di waktu sore hari pada pukul 16:30 sampai dengan 19:00 WIB.
Kedua untuk hari libur yakni dari Sabtu dan Minggu, pada pukul 10:00 WIB sampai dengan 21:00 WIB.
Namun surat tersebut belum mendapat respon dari pihak BPTJ, hingga akhirnya kecelakaan maut terjadi kemarin.
Baca Juga:Memilukan, 7 dari 10 Korban Meninggal pada Tragedi Kota Baru Bekasi adalah Anak-Anak
Perlindungan dan keselamatan anak di Kota Bekasi
Selain soal jam operasional kendaraan dengan dimensi besar yang jadi sorotan di kecelakaan maut Bekasi. Yang juga menjadi perhatian ialah soal bagaimana pemerintah kota (Pemkot) Bekasi memberikan perlindungan dan keselamatan untuk anak-anak yang bersekolah.
Apalagi, perlindungan dan keselamatan untuk anak-anak yang sekolahnya berlokasi dekat dengan pinggir jalan. Sejumlah sekolah di Kota Bekasi memang berlokasi di pinggir jalan.
Tak hanya SDN Kota Baru 2 dan 3, di kawasan Kranji, Bekasi Barat, juga terdapat dua sekolah lain yang berlokasi di pinggir jalan raya, yakni SDN Jakasampurna 3 dan SDN Jakasampurna 10.
Dari pantuan Suara Bekaci, dua sekolah yang berlokasi di Jalan Patriot itu juga kerap dipenuhi anak-anak serta orang tua pada jam-jam arus lalu lintas cukup padat.
Baca Juga:Kecelakaan Maut di Bekasi yang Tewaskan 4 Anak Sekolah Jadi Sorotan Media Internasional
Menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti, kecelakaan maut di Bekasi kemarin harus menjadi cambuk bagi Pemkot Bekasi.
Pemerintah Kota Bekasi menurut Retno harus bisa menjamin anak-anak sekolah itu aman bukan hanya di dalam melainkan di luar lingkungan sekolah.
Jika posisi sekolahnya berada di pinggir jalan raya dengan intensitas lalu lintas tinggi, maka sudah sepatutnya Pemkot Bekasi mempertimbangkan indikator kota layak anak.
"Jadi begini, artinya ada satu catatannya kotanya menjadi tidak layak anak karena salah satu indikator kota layak anak itu adalah indikator ke-19 yakni sekolah ramah anak," kata Retno seperti dikutip dari Suara.com
Pihak Pemkot kata Retno harusnya sudah lebih dahulu menyiapkan keamanan, khususnya pada saat jam masuk sekolah maupun jam pulang sekolah.
Ditegaskan Retno, harus ada sinergitas antar Pemkot Bekasi dengan dinas terkait untuk bisa memberi rasa nyaman dan aman untuk anak-anak bersekolah.
