SuaraBekaci.id - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam surat terbuka yang dirilis oleh kmedia.noblogs.org disebut menolak mendampingi pelempar bom molotov ke Pos Polantas di Kolong Tol Jatiwarna, Kota Bekasi, Jon Sondang Pakpahan.
Pada Rabu (16/2/2022), polisi menangkap Jon Sondang Pakpahan yang diduga melempar bom molotov. Saat ditangkap, polisi juga menemukan sejumlah selebaran dari Jon. Isi dari seleberan tersebut antara lain tentang penolakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian kepada warga di Wadas serta stop aksi merusak alam.
Kemudian pada Kamis (17/2/2022), tersebar surat terbuka yang menyebutkan pihak Jon Sondang kesulitan untuk mendapatkan akses advokasi terutama dari YLBHI.
"Namun, sejak kami mendapat kabar tertangkapnya Jon hingga saat ini, kami kesulitan mendapatkan akses advokasi terutama dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Hal itu dikatakan karena Jon bukan dari organisasi mana pun. Meski saat ini Jon sudah didampingi oleh kakaknya sendiri, tapi tak seharusnya YLBHI menolak mendampingi Jon atas dasar dia bukan anggota dari kolektif atau organisasi mana pun mengingat itu haknya sebagai individu untuk mendapat bantuan hukum,"
Baca Juga:Penangkapan dan Dugaan Kekerasan Terhadap Warga Desa Wadas, Ini Kata IPW
Terkait hal tersebut, Ketua YLBHI Bidang Advokasi dan Jaringan, Zainal Arifin membantah hal tersebut. Zainal mengatakan bahwa pihak YLBHI bersama 17 kantor jaringan LBH di Indonesia siap memberikan pendampingan hukum kepada Jon Sondang Pakpahan.
"Sebenarnya sejak ada rilis itu, dari media sosial, ada rilis yang mengatakan bahwa YLBHI menolak penampingan. Kami sebenarnya langsung koordinasi juga dengan kawan-kawan dari LBH Jakarta. Karena kan sebenarnya untuk proses pendampingan untuk kasus itu kan memang banyak di LBH kantor bukan di YLBHI nya," kata Zainal Arifin kepada Suara.com, Minggu (20/2).
"Memang kemudian, ada kawan dari LBH Jakarta, salah satu staf waktu itu yang mendapatkan chat WA terkait permintaan pendampingan namun kemudian memang diarahkan untuk konsultasi," ungkap Zainal.
Menurut Zainal Arifin, diarahkan untuk konsultasi terlebih dahulu karena setiap kantor (YLBHI) memiliki mekanisme untuk sistem penanganan kasus. Hal ini agar tiap laporan kasus hukum yang ditangani YLBHI bisa tercatat, teregister dan terpantau.
Namun hal itu tidak dilakukan oleh kawan-kawan dari Jon Sondang Pakpahan.
Baca Juga:Warga Desa Wadas Heran PLN Matikan Listrik dengan Alasan Pohon Tumbang
"Dalam arti si pengadu tidak melakukan hal itu. Si pengadu juga tidak menyebutkan nama, kita juga tidak tahu mengapa tidak menyebutkan nama mungkin karena untuk keamanan si pengadu,"
"Tapi kan sebenarnya kalaupun dia menyampaikan lewat proses konsultasi, itu juga untuk mempermudah proses pendampingan hukum dan yang kedua perlu diingat kalau pun proses pendampingan hukum, 17 kantor LBH terikat untuk mendampingi," tambah Zainal.
"Sekali lagi, memang benar ada pengaduan yang diterima oleh staf LBH Jakarta dan disarankan menggunakan mekanisme konsultasi terlebih dahulu. Kalaupun sudah darurat, langsung kita dampingi" tegas Zainal Arifin.
Sementara itu, salah satu kawan dari Jon Sondang Pakpahan saat dihubungi Suara.com mengatakan bahwa sebenarnya memang tidak bisa dibilang LBH menolak pendampingan.
"Tentang LBH menolak, memang kita tidak bisa dikatakan menolak tapi pada dasarnya secara gak langsung, bahasa kasarnya LBH menolak karena apalagi ada kata-kata dari YLBHI bahwa Jon ini provokator," ucap salah satu kawan Jon dengan insial SAS.
Tidak hanya itu, SAS mengatakan bahwa ia juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak LBH, utamanya di LBH Bandung.
"Dan saya sendiri udah contac dengan kawan-kawan LBH, LBH Bandung, kita juga teleponan. Mereka malah menanyakan dari kolektif mana kawan Jon itu. Sedangkan LBH itu terbentuk untuk memberikan bantuan hukum, tanpa melihat dari kolektif dan elemen manapun mereka harus siap," tambah SAS.
Ke depannya, SAS mengatakan bahwa pihaknya saat ini menunggu keputusan dari keluarga Jon terkait langkah hukum selanjutnya.
"Sebenarnya kita ada untuk datang (kembali) ke LBH cuma karena LBH sudah membuat statmen lebih dulu, jadi kita kaya merasa LBH itu menolak adanya kasus Jon ini sendiri,"
"Untuk proses hukum kita menunggu dari kawan-kawan di Bekasi dan keluarga Jon. Karena takutnya kalau kita datanng ke sekarang ke LBH malah ditolak," kata SAS.
Terkait sosok Jon Sondang Pakpahan sendiri, SAS mengaku belum pernah bertemu secara langsung.
"Dari sikap yang dilakukan oleh kawan Jon itu adalah satu amarah atas kejadian Wadas di serang dan disitu kita bersolidaritas,"
Sehari setelah surat terbuka terkait kasus hukum yang dialami Jon Sondang Pakpahan, ketua YLBHI, Muhammad Isnur pada Jumat (18/2/2022) seperti melansir dari Kumparan mengatakan tidak mengetahui sosok serta motif Jon yang melakukan pelemparan molotov ke pos polisi di Bekasi.
Ditegaskan oleh Isnur bahwa gerakan dari Wadas saat ini dilakukan secara damai serta proses advokasi tidak dilakukan dengen kekerasan. Hal ini juga ditegaskan kembali oleh Ketua YLBHI Bidang Advokasi dan Jaringan, Zainal Arifin.
"Memang benar bahwa warga Wadas butuh dukungan, dari solidaritas dari siapapun, akan tetapi perlu diingat bahwa warga Wadas dan jaringan di sana tidak bisa membatasi dan mengontrol ekspresi dukungan,"
"Selain itu, warga dan jaringannya lebih memilih untuk memakai jalur-jalur damai. Sehingga kalaupun ada bentuk ekpresi dukungan dan solidaritas tidak bisa dikontrol, itu di luar kendali warga,"
Juga ditegaskan oleh Zainal bahwa pihak YLBHI bersama 17 kantor LBH pada dasarnya siap mendampingi kasus hukum yang sedang dihadapi oleh Jon.
"Terlepas dari kasus apapun, setiap orang memiliki hak didampingi,"
Sementara itu, terkait kondisi dari Jon sendiri, suara.com telah menghubungi kakak sepupu yang mendampingi namun sampai artikel ini ditulis belum memberikan respon.
