alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

UMP Jabar Cuma Naik Rp 31 Ribu, Apindo Persilahkan Buruh Demo

Ari Syahril Ramadhan Minggu, 21 November 2021 | 17:35 WIB

UMP Jabar Cuma Naik Rp 31 Ribu, Apindo Persilahkan Buruh Demo
ILUSTRASI - Buruh di Kota Cimahi Ketika Melakukan Aksi Menuntut Pemkot Cimahi Menaikan Upah 10 Persen (Suara.com/Ferry Bangkit Rizki)

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat mengimbau buruh untuk melaksanakan demo sesuai aturan.

SuaraBekaci.id - Pemerintah provinsi Jawa barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar Tahun 2022 sebesar Rp1.841.487,31 pada Sabtu (20/11/2021) malam.

Besaran UMP Jabar 2022 tersebut naik Rp 31.135,95 atau 1,72 persen. Meski naik, besarannya masih jauh di bawah keinginan beberapa serikat buruh yang menginginkan UMP Jabar naik minmal 10 persen.

UMP tersebut berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Sementara pekerja di atas satu tahun mendapat gaji lebih tinggi berdasarkan Struktur Skala Upah yang harus ditetapkan di dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang hasil negosiasi dan kesepakatan antara pemberi kerja/perusahaan dan pekerja/ Serikat pekerja.

Baca Juga: Tok! UMP Jateng 2022 Resmi Ditetapkan Sebesar Rp1.812.935

PP dan PKB ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pemerintah.

Sementara pekerja di atas satu tahun mendapat gaji lebih tinggi berdasarkan produktivitas kerja dan hasil negosiasi dengan pihak perusahaan tempat bekerja.

UMP Jabar 2022 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/ Kep.717-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Batas akhir pengumunan UMP sejatinya 21 November 2021 namun karena tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur maka menurut aturan pengumumannya maju satu hari.

Besaran UMP Jabar 2022 atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/015/XI/Depeprov tanggal 16 November 2021.

Baca Juga: Upah Minimum Kota di 11 Daerah di Jabar Ini Kemungkinan Tak Naik Tahun Depan

Dewan Pengupahan terdiri dari serikat pekerja, pengusaha, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait