Namun, malam ini dalam kapasitas saya sebagai ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sebuah lembaga tertinggi dalam kepengurusan Partai Demokrat, saya perlu menyampaikan pernyataan dan penjelasan secara resmi guna merespons KLB Deli Serdang hari ini
Mengapa saya harus mengeluarkan pernyataan pada malam hari ini?
Karena sesuai dengan AD dan ART Partai Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan oleh negara dan pemerintah melalui Kemenkumham, Kongres Luar Biasa atau KLB sebenarnya lebih menjadi domain Majelis Tinggi Partai bukan domain ataupun kewenangan ketua umum partai demokrat
AD dan ART sesuai dengan undang-undang partai politik yang ada saat ini adalah peraturan dasar bagi kehidupan partai politik sama halnya dengan Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang berlaku bagi negara yang baik itu Undang-Undang Dasar maupun Anggaran Dasar mengikat secara hukum. Karenanya, segala kegiatan partai yang tidak sesuai dan bertentangan dengan AD dan ART adalah tindakan yang ilegal atau melawan hukum
Baca Juga:SBY Mohon Ampunan Tuhan Karena Pernah Berikan Jabatan ke Moeldoko
Mari kita lihat apakah KLB Deli Serdang tersebut legal atau sah secara hukum?
Menurut AD dan ART Partai Demokrat Pasal 81 ayat 4 disebutkan bahwa Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan,
a. Majelis Tinggi Partai atau
b. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh ketua Majelis Tinggi Partai
Mari kita uji sekarang, apakah KLB Deli Serdang ini sah secara hukum?. Ingat, negara Indonesia adalah negara hukum, Pasal 1 Undang-undang Dasar 1945
Baca Juga:Detik-detik Pidato Perdana Moeldoko Jadi Ketua Umum Demokrat
Majelis Tinggi Partai yang saya pimpin dan kini berjumlah 16 orang tidak pernah mengusulkan kongres luar biasa, jadi syarat pertama sudah gugur.
