Berdiri 7.339 Perusahaan, Jumlah Warga Miskin Ekstrem di Kabupaten Bekasi Capai Ribuan Orang

SuaraBekaci.id - Jelang akhir tahun 2023, jumlah warga miskin ekstrem di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami penurunan. Di awal tahun, jumlah warga miskin ekstrem di Bekasi mencapai 1926, di akhir tahun kini angkanya menurun menjadi 1160 keluarga.

Data penurunan jumlah warga miskin ekstrem ini menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Hasan Basri berdasarkan proses verifikasi lapangan dilakukan secara menyeluruh tahun ini.

"Jumlah kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi awalnya ada 1.926 KK (Kepala Keluarga) pada awal tahun lalu setelah verifikasi lapangan jumlahnya berkurang menjadi 1.160 KK," katanya seperti dikutip dari Antara.

Dijelaskan Hasan Basri, verifikasi lapangan terhadap warga miskin ekstrem mengacu pada Surat Keputusan Bupati Bekasi terkait degan penghasilan ekonomi masyarakat kategori ini yang ditetapkan senilai Rp10.739 per kapita per hari atau Rp1,2 juta tiap satu keluarga.

"Jadi kalau satu keluarga ada empat orang dikalikan Rp10.739, maka jumlahnya Rp42.956. Kemudian dikalikan satu bulan atau 30 hari. Dari empat orang itu pendapatan sebulan Rp1.288.680. Inilah yang disebut masyarakat miskin ekstrem," ungkapnya.

Ia menyebut jumlah warga miskin ekstrem di Kabupaten Bekasi terus mengalami penurunan karena sejumlah faktor, antara lain intervensi program pemerintah daerah hingga pusat.

"Pemkab Bekasi juga provinsi dan nasional terus melakukan upaya penanganan kemiskinan ekstrem. Sisanya dipicu oleh angka kematian, migrasi, serta faktor pendukung lain,"

Kabupaten Bekasi Kota Industri

Kabupaten Bekasi memang dikenal dengan sebutan kota industri mengingat di wilayah ini berdiri sedikitnya 7.339 perusahaan, baik asing maupun dalam negeri, dengan 11 kawasan industri besar. Kawasan ini dikenal sebagai kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara.

Baca Juga: Pengeroyokan Sopir dan Kernet di Cikarang oleh Buruh Berakhir Damai, Polisi: Proses Hukum Masih Berjalan

Masih banyak persoalan yang dialami Kabupaten Bekasi, tak hanya soal jumlah warga miskin ekstrem, masalah di kawasan ini juga perihal infrastruktur.

Pemkab Bekasi mengungkapkan butuh anggaran Rp40 triliun untuk dapat merealisasikan pembangunan secara menyeluruh pada tahun 2024 berdasarkan total 8.000 usulan masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan.

Terbaru, Anggaran infrastruktur di Kabupaten Bekasi pada 2024 bertambah dua kali lipat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menambah alokasi anggaran infrastruktur pada 2024 mencapai Rp1,7 triliun. Sebelumnya di tahun 2023, anggaran hanya berkisar Rp700 miliar.

Menurut Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan, kenaikan anggaran ini berasal dari efisensi anggran di tahun 2023 yang tidak terlalu signifikan.

"Kemudian dari segi pola pengadaan kita ubah dengan e-katalog sehingga kualitas lebih bagus dan proses tender juga lebih cepat," ucap Dani.

Dani menjelaskan anggran infrastruktur di 2024 itu salah satu fokus utamanya ialah soal pembangunan jalan. Menurut Dani, Kabupaten Bekasi memiliki ruas jalan lebih panjang dari daerah lain. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan pembangunan infrastruktur karena memerlukan biaya yang lebih besar.

"Panjang jalan di Kabupaten Bekasi 1.071 kilometer, lebih panjang dari kota atau kabupaten lain yang panjang jalannya antara 500-800 kilometer. Dari keseluruhan panjang jalan itu terdapat jalan provinsi yang hanya 32 kilometer dan nasional 34 kilometer. Sehingga beban APBD memang berat," ungkapnya.

Pihaknya melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan yang cukup berat tersebut. Selain memfokuskan anggaran dari APBD, pemerintah daerah juga melakukan pendekatan ke pengelola kawasan industri dan anggota legislatif baik provinsi maupun pusat.