Scroll untuk membaca artikel
Galih Prasetyo
Selasa, 25 Juli 2023 | 19:39 WIB
Tersangka Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berjalan saat akan dihadirkan dalam konferensi pers penetapan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]

SuaraBekaci.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta dan Bekasi, Selasa (25/7).

Menurut Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron membenarkan OTT yang terjadi di Jakarta dan Bekasi. Menurutnya, OTT di Jakarta dan Bekasi terjadi siang ini sekitar pukul 14:00 WIB.

"Benar KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan, pada tadi siang sekitar jam 14.00 WIB hari ini tanggal 25 Juli 2023 di daerah Jakarta dan Bekasi," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi wartawan, Senin.

Disampaikan oleh Ghufron bahwa OTT KPK itu terkati penyerahan uang diduga perkara korupsi.

Baca Juga: Breaking News! Ada OTT KPK di Bekasi, Siapa yang Ditangkap?

"Dugaan penyerahan uang terkait tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa," sebutnya.

OTT Rahmat Effendi di Bekasi

KPK terakhir melakukan operasi tangkap tangan di kota Bekasi pada 5 Januari 2021. Saat itu, eks Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi berhasil diamankan oleh KPK.

"OTT Wali Kota Bekasi dengan pengusaha," ujar sumber internal KPK pada Rabu 5 Januari 2021.

Sementara itu, Plt Jura Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan terjadinya aksi OTT terhadap penyelenggara negara di Kota Bekasi.

Baca Juga: BREAKING NEWS! KPK Lakukan OTT di Jakarta dan Bekasi Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

"Benar, informasi yang kami peroleh, sekitar jam 14.00 siang," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (5/1/2022).

Rahmat Effendi kemudian didakwa menerima suap sebesar Rp10 miliar terkait dugaan persekongkolan dalam pengadaan lahan. Saat ditangkap tangan, pria yang disapa Bang Pepen itu diduga menerima suap terkait perizinan wilayahnya.

Saat itu, ikut ditangkap kepala dinas, camat, dan lurah, serta pihak swasata.

PN Bandung akhirnya memvonis Pepen dengan pidana bui 10 tahun. Hukuman diubah di tingkat banding. Pada tingkat Pengadilan Tinggi, Pepen divonis lebih berat menjadi 12 tahun bui.

Pada Mei 2023, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Rahmat Effendi hingga politisi partai Golkar itu tetap dihukum 12 tahun penjara.

Load More