SuaraBekaci.id - Ketua Dewan Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzi mengaku banyak masyarakat yang mengeluhkan soal sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online terutama pada jalur zonasi yang diduga terdapat kecurangan.
Dia menyebut, ketidaksesuaian PPDB online jalur zonasi dipengaruhi oleh ketidakjujuran orang tua soal titik koordinat tempat tinggalnya.
“Setelah kami telursuri kenapa seperti itu, larinya kepada kejujuran orang tua. Karena bukan rahasia lagi bahwa banyak ternyata calon siswa itu mendekatkan diri ke titik koordinat, mendekatkan diri ke sekolah tujuan,” kata Ali, saat ditemui di SMAN 2 Kota Bekasi, Selasa (11/7).
Meskipun ada cara yang bernama ‘family lain’ yang melegalkan terdaftarnya anggota keluarga di kartu keluarga lain .
Namun, menurutnya hal tersebut perlu perhatian khusus karena secara tidak langsung tindakan itu mengajarkan siswa untuk tidak jujur sejak dini.
“Harusnya gak boleh difasilitasi walaupun ada program family lain. Harusnya itu betul-betul diperhatikan oleh lingkungan. Sehingga anaknya sendiri ya diajarkan tidak jujur akhirnya kan,” ujarnya.
Saat ini pihaknya tengah fokus melakukan monitoring terhadap hasil PPDB online. Setelah tahap monitoring selesai, Ali mengatakan akan melakukan evaluasi dengan melibatkan Kepala Daerah dan instansi terkait.
“Nanti kami akan rapat kita evaluasi baik itu untuk KCD, Kepala Daerah, Kepala Dinas kita ada evaluasi pelaksanaan PPDB setiap tahun,” tandasnya.
Terpisah, salah satu orang tua siswa, Mita mengatakan bahwa sistem PPDB online jalur zonasi ini merugikan. Sebab, ternyata belakangan ini banyaknya temuan-temuan yang tidak sesuai.
Baca Juga: Daftar Ulang PPDB Jabar 2023, Ini Jadwal dan Dokumen yang Diperlukan
“PPDB begini agak merugikan juga, banyak khawatirnya ya bukannya suudzon, cuma kan kasihan yang dekat rumah, gak dapet. Sekolahnya juga kan gak banyak sekolah negeri di sini,” kata Mita.
Ia menceritakan, anak pertamanya tidak lolos PPBD jalur zonasi di 4 SMP Negeri terdekat di sekitar tempat tinggalnya. Saah satu yang paling dekat adalah SMPN 52 Bekasi, dengan jarak sekitar 600 meter.
“Terakhir saya ngecek tadi pagi di PPDB online, SMPN 52 tadi 400 meter (paling dekat). Keterima 65 (siswa) memang kuotanya si 65” kata Mita.
Ia mulanya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun, setelah melihat berita yang beredar bahwa banyak masyarakat yang memiliki keluhan sama seperti dirinya, dia menduga bahwa ada kejanggalan pada hasil tersebut.
“Awalnya saya yaudahlah namanya bukan rezeki. Tapi setelah lihat berita ada kasus di Wali Kota Bogor, banyak KK fiktif, numpang KK doang. Nah itu saya agak curiga,” ujarnya.
Kendati demikian, dirinya tidak bisa berbuat banyak dan anaknya pun terpaksa harus masuk SMP swasta.
Berita Terkait
-
Daftar Ulang PPDB Jabar 2023, Ini Jadwal dan Dokumen yang Diperlukan
-
Masih Ditemuan Praktik Numpang KK di PPDB, Disdikpora DIY Buka Suara
-
Ombudsman DIY Soroti Carut Marut PPDB Sistem Zonasi, Mindset Orang Tua Tentang Sekolah Favorit Belum Berubah
-
Heboh Kejanggalan PPDB Online di Bekasi, Plt Wali Kota: Harus Ada Perbaikan Sistem Zonasi
-
ORI DIY Masih Temukan Praktik Numpang KK di PPDB 2023, Satu Rumah Ada 20 Anak
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
8 Pedagang Kalibata Gulung Tikar, Total Kerugian Rp1,2 Miliar
-
Nenek Nekat Curi 16 Baju di Tanah Abang, Begini Kondisinya!
-
Daftar Jaksa Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap Bupati Bekasi Non Aktif Ade Kuswara Kunang
-
Sengketa Lahan di Cikarang: Pemkab Bekasi Lawan Warga, Diduga Ada Mafia Tanah
-
450 Ton Sampah Pasar Induk Kramat Jati Dibawa ke Bantar Gebang Bekasi