Dituding Jual Beli Ijazah, STIE Tribuana: Kami Tak Ingin Cari Pembenaran, Kami Sudah KO

SuaraBekaci.id - Pihak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tribuana membantah telah melakukan transaksi jual beli ijazah, seperti yang dituduhkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

“Kami ini orang-orang integritas kalau salah ya salah, kalau yang benar kami tidak ingin cari pembenaran,” kata Ketua Yayasan Eka Widyanusantara yang menaungi STIE Tribuana, Suroyo, Rabu (7/6).

Ia mengatakan, selama dua tahun terakhir STIE Tribuana belum pernah mengeluarkan ijazah untuk mahasiswanya.

“Ini saudara kita pak Edison (Ketua STIE Tribuana) selama 2 tahun ini belum pernah menandatangani SK Yudisium, belum pernah mengeluarkan ijazah,” ucapnya.

Baca Juga: Kemendikbudristek Cabut Izin Operasional 23 Perguruan Tinggi, Kenapa?

Suroyo dengan tegas mengatakan, bahwa pihaknya merupakan orang yang berintegritas, dan tidak mungkin melakukan tindakan jual beli ijazah seperti yang dituduhkan.

“Kami ini ibarat orang di tinju sudah di KO, telungkup, dia bangunnya sudah susah dan belum tentu kebenarannya ini,” ucapnya.

Suroyo menyebut, tuduhan jual beli ijazah sangat menyakitkan untuk pihaknya. Ia pun dengan tegas mengatakan, akan membayar 20 kali lipat dari harga ijazah yang dibeli, apabila tuduhan tersebut benar adanya.

“Tentang jual beli ijazah saya nyatakan hoax. Kecuali, bisa menunjukkan satu ijazah atas nama siapa dia belinya berapa beli kepada siapa 20 kali lipat tak kembalikan,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Ditjen Diktiristek Kemendikbud, Lukman mengatakan, ada sejumlah faktor yang mengakibatkan pihaknya harus mencabut izin operasional PTS. Khusus di STIE Tribuana Bekasi, segala jenis pelanggaran ditemui di sana.

Baca Juga: Bantah Persulit Mahasiswa yang Ingin Pindah, Ini Dalih STIE Tribuana: Kembalikan Dulu Uang Yayasan

“Pertama, tidak sesuai standar pendidikan tinggi. Kedua, jual beli ijazah. Ketiga, ada pembelajaran fiktif, kemudian ada penggelapan beasiswa,” kata Lukman, saat dihubungi wartawan (6/6).

Selain itu, ia mengatakan perguruan tinggi yang berdiri sejak tahun 2001 itu utamanya terindikasi melakukan penyelewengan beasiswa Kartu Indonsia Pintar Kampus (KIP-K).

Lukman menerangkan, penyimpangan beasiswa KIP-K yang dilakukan STIE Tribuana ialah menahan segala hak-hak yang seharusnya diterima oleh mahasiswa.
“Mahasiswa seharusnya dapat hak-haknya ya, hak living kost, biaya hidup itu kan diserahkan mahasiswa, ini masih ditahan oleh pihak kampus tidak diserahkan kepada mahasiwa,” ucapnya.

Temuan-temuan itu kemudian menjadi dasar Kemendikbudristek menjatuhi STIE Tribuana Bekasi hukuman administratif berat berupa pencabutan izin pendirian perguruan tinggi. Hal itu tertuang dalam surat Kemendikbudristek No. 0319/E/DT.03.09/2023, tanggal 3 Mei 2023.

Kontributor: Mae Harsa