Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Potongan TPP untuk Guru PPPK di Kota Bekasi

SuaraBekaci.id - Sebanyak 800 Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bekasi tengah mengeluh lantaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang harusnya mereka terima Rp4,5 juta dipangkas Pemerintah Kota Bekasi menjadi 1,5 juta. Pemotongan terjadi sejak Januari sampai April 2023.

Menyikapi hal ini, Ketua DPRD Kota Bekasi, H. M Saifuddailah mengatakan pihaknya telah mengembalikan persoalan tersebut ke Pemerintah Kota Bekasi.

“Iya (dikembalikan ke pemerintah). Sesuai dengan regulasi yang ada,“ kata Saifuddaullah kepada SuaraBekaci.id.

Ia enggan menjelaskan lebih rinci terkait potongan TPP untuk guru PPPK di Kota Bekasi. Menurut politisi PKS tersebut, pihak DPRD tinggal menunggu apakah nantinya Pemkot akan mengeluarkan Kepwal untuk mengatur perihal TPP guru PPPK,

“Ya nanti kan belum gak tau, nanti pas mereka sudah mengeluarkan Kepwal (Keputusan Wali Kota). Tinggal disampaikan pemberitahuan DPRD nanti baru penyampaian resminya pada saat perubahan,” ucapnya

Sebelumnya, Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan bahwa pihaknya membenarkan terkait adanya pemotongan TPP Guru P3K. Hal itu dilakukan dengan alasan untuk menyelamatkan 13.000 Tenaga Kerja Kontrak (TKK).

“Jadikan kita melihat kontelasinya adalah kemampuan kepada keuangan negara, yakni anggaran tentunya sudah melakukan suatu evaluasi karena kita melihat ada 13.000 TKK yang harus kita selamatkan,” kata Tri di Kantor Wali Kota Bekasi.

Dirinya mengatakan bagaimanapun ribuan pegawai TKK harus diberikan kesempatan untuk bergabung menjadi bagian dari Pemerintah Kota Bekasi.

“Karena bagaimanapun juga mereka sudah berbakti, sudah berbuat dan mereka sangat diperlukan keberadannya di dalam rangka keberlanjutkan terkait dengan pelayanan publik yang ada,” ujarnya.

Baca Juga: Duh! Dua Ribuan Guru P-1 Tersisa di Banten Siap-siap Gagal Jadi ASN PPPK 2023, Ternyata Sebabnya Ini

Maka dari itu, pihaknya memutuskan untuk sementara menurunkan TPP Guru PPPK. Namun dengan tidak mengurangi pendapatan mereka, bahkan tetap lebih besar dari pendapatan pegawai TKK.

“Sampai hari ini adalah kita belum tahu P3K yang kemudian bisa diterima oleh Pemkot Bekasi. Tentunya ada tahapannya sementara ini adalah mereka diturunkan tetapi tidak mengurangi salary yang mereka dapatkan,” kata Tri.

Kendati demikian, saat ditanya sampai kapan pemotongan TPP Guru P3K itu berlangsung, dirinya belum bisa memastikan. Namun ia mengatakan telah mengusulkan permasalahan ini kepada pihak DPRD untuk kemudian dilakukan upaya anggaran selanjutnya.

“Kita lihat aja nanti. Tapi tahun anggaran ini sudah dianggarkan, dan kita melihat bahwa ada upaya dari tim anggaran untuk kemudian kita coba berkomunikasi dengan yang terhormat (DPRD) dan juga kepada Kemendagri agar mereka (Guru P3K) TPP bisa lebih dinaikan lagi,” tandasnya.

Kontributor: Mae Harsa