Isu Jokowi Akan Gantikan Megawati sebagai Ketum PDIP, Pengamat: Jangan Tiru Amien Rais

SuaraBekaci.id - Pengamat politik Tony Rosyid menilai harus ada suksesi kepemimpinan di PDIP. Menurut Tony, Megawati Soekarnopurti sudah sepuh dan sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu sosok yang tepat untuk menggantikan.

Menurut penjelasan dari Tony, isu mengenai Jokowi akan gantikan Megawati sebagai ketum PDIP menjadi pembahasan hangat di tengah sorotan Ganjar Pranowo menjadi calon presiden.

Tony menyebut bahwa bahwa isu ini menjadi hal yang sangat dikhawatirkan oleh PDIP, terutama Megawati dan para loyalisnya.

"Jika Ganjar sukses menjadi presiden, maka menjadi sangat mudah bagi Ganjar untuk menggeser Puan sebagai putri mahkota yang disiapkan mengganti Megawati sebagai ketua umum. Dan Jokowi ada di belakang Ganjar. Formasinya bisa Ganjar ketum PDIP, dan Jokowi ambil posisi sebagai dewan pembina," ungkap Tony mengutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com

Lebih jauh, Tony menjelaskan bahwa isu Jokowi untuk menjadi ketum atau dewan pembina PDIP bisa dilakukan. Menurutnya, Jokowi harus belajar dari Amien Rais dan Anis Matta yang tertatih-tatih membangun partai baru.

"Kalau bisa ambil PDIP, kenapa harus susah payah mendirikan partai lagi? Para loyalis dan militan Jokowi umumnya adalah pendukung PDIP,"

"Maka, ambil PDIP akan jauh lebih efektif bagi Jokowi untuk memimpin sebuah lokomotif yang sudah besar dan mapan. Tidak perlu lagi tertatih-tatih dari nol seperti Anis Matta mendirikan Partai Gelora dan Amien Rais melahirkan Partai Umat," ungkapnya.

Tony juga mengatakan bahwa isu mengenai ketidakharmonisan Jokowi dengan Megawati sudah lamar bergulir.

Ia kemudian menyoroti soal Maruar Sirait yang gagal jadi Menpora pada periode pertama Jokowi sebagai Presiden.

Baca Juga: Hasil Survei Terbaru Sangat Kuat, Alasan Bima Arya Jodohkan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil di Pilpres 2024

"Awal Jokowi dilantik jadi presiden periode pertama (2014), friksi dengan Megawati telah dimulai. Jokowi pilih Maruar Sirait jadi Menpora, tapi digagalkan oleh Megawati hanya beberapa jam jelang pelantikan," kata Tony.

Menurut Tony, ketegangan kembali terjadi saat Jokowi tunjuk Luhut Binsar Panjaitan (LBP) menjadi sosok penting di hampir semua kebijakan pemerintah.

"Jokowi presiden, dan LBP menteri. Publik menyebutnya sebagai menteri semua urusan. Wajar, karena memang LBP memiliki pengalaman dan kematangan di pemerintahan, sehingga Jokowi merasa nyaman dengannya,"

"Sementara dengan Megawati, Jokowi diperlakukan sebagai petugas partai. Dalam posisinya sebagai petugas partai, Megawati menuntut Jokowi patuh, loyal dan sendiko dawuh pada PDIP yang otoritasnya ada di tangan Megawati," ungkap Tony.