SuaraBekaci.id - Ketua relawan Ganjar Pranowo Mania Immanuel Ebenezer menunjukkan bahwa dia tetap optimistis Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dapat maju ke pemilihan presiden 2024.
Menurut dia adanya pemanggilan terhadap Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan -- akibat menyatakan siap maju menjadi calon presiden sebelum diputuskan Megawati Soekarnoputri -- adalah hal yang wajar.
"Sanksi minimalnya memang teguran. Tapi sanksi maksimalnya saya kira pemberian tiket capres 2024," kata Immanuel, Selasa (25/10/2022).
Immanuel meyakini dalam pertemuan dengan Ganjar Pranowo di kantor DPP PDI Perjuangan, kemarin, juga membahas soal calon presiden.
Menurut Immanuel, PDI Perjuangan belum mengumumkan nama calon presiden dan calon wakil presiden karena mereka masih membuat kalkulasi politik.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, menurut Immanuel, berhati-hati dalam mempertimbangkan dinamika politik yang berkembang sekarang.
Immanuel meyakini Megawati akan mengambil keputusan yang rasional dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat, dengan kata lain mempertimbangkan Ganjar Pranowo.
"Aspirasi rakyat tidak bisa tertolak. Apalagi sebagai partai PDI dan koalisi partai lain ingin menang, tentu mereka akan sangat mempertimbangkan Ganjar," kata dia.
Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan pernyataan Ganjar Pranowo bahwa dia siap maju menjadi calon presiden asalkan diusung PDI Perjuangan, tidak melanggar aturan organisasi.
"Tadi dia sudah sampaikan, dan setelah kami menilai dari aturan-aturan organisasi, meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik," kata Komarudin, kemarin.
Kendati tidak melanggar aturan partai, Ganjar dikatakan Komarudin tetap diberi sanksi teguran lisan.
"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka kami, saya sampaikan jatuhkan sanski sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," kata dia.
Selain menjatuhkan sanksi kepada Ganjar, Bidang Kehormatan PDI Perjuangan juga memberikan sanksi kepada kader yang menamakan diri Dewan Kolonel untuk mendukung Puan Maharani.
"Supaya sama dengan juga yang kami jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedya Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Masinton, Pak Prof. Hendrawan."
Komarudin mengatakan PDI Perjuangan juga akan memanggil kader lain untuk dimintai klarifikasi.
Berita Terkait
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Klaim Kasus Korupsi K3 'Titipan' Pengusaha: Siapa yang Diperas?
-
Noel Minta Petinggi KPK Hadir di Sidang: Ada Apa dengan Ida Fauziyah?
-
Noel Bongkar Teka-teki Parpol Tiga Huruf Berinisial 'K' di Kasus Korupsi K3 Kemenaker
-
"Parpol Tiga Huruf" Noel Ungkap Keterlibatan Dalam Praktik Pemerasan Sertifikasi K3
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp20 Ribu dan Rp10 Ribu di Tangerang
- Apakah Ada Penukaran Uang Baru BI Pintar Periode 3? Ini Pengumuman Pastinya
- 3 Cara Melihat Data Kepemilikan Saham di Atas 1 Persen: Resmi KSE dan BEI
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Palembang
- 6 Sepatu Lari Lokal Berkualitas Selevel HOKA Ori, Cocok untuk Trail Run
Pilihan
-
WHO: 13 Rumah Sakit di Iran Hancur Dibom Israel dan Amerika Serikat
-
Bahlil Lahadalia: Bagi Golkar, Lailatul Qadar Itu Kalau Kursi Tambah
-
Gedung DPR Dikepung Massa, Tuntut Pembatalan Kerja Sama RI-AS dan Tolak BoP
-
Tak Terbukti Lakukan Tindak Pidana, Delpedro Dkk Divonis Bebas!
-
Iran Tutup Pintu Negosiasi, Dubes: Kami Bereskan Musuh di Medan Perang
Terkini
-
Catering Healthy Go Ramadhan di Blibli: Langganan Makanan Sehat yang Bikin Puasa Lebih Ringan
-
Hakim DD Dipecat Karena Terbukti Telantarkan Mantan Istri dan Anak
-
Dua Oknum Hakim Terbukti Selingkuh, Ini Sanksi Beratnya
-
Teheran Diguncang Ledakan Baru! Israel Kembali Menyerang
-
Perbedaan Krusial Zakat dan Pajak Menurut Jusuf Kalla