SuaraBekaci.id - Ketua relawan Ganjar Pranowo Mania Immanuel Ebenezer menunjukkan bahwa dia tetap optimistis Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dapat maju ke pemilihan presiden 2024.
Menurut dia adanya pemanggilan terhadap Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan -- akibat menyatakan siap maju menjadi calon presiden sebelum diputuskan Megawati Soekarnoputri -- adalah hal yang wajar.
"Sanksi minimalnya memang teguran. Tapi sanksi maksimalnya saya kira pemberian tiket capres 2024," kata Immanuel, Selasa (25/10/2022).
Immanuel meyakini dalam pertemuan dengan Ganjar Pranowo di kantor DPP PDI Perjuangan, kemarin, juga membahas soal calon presiden.
Menurut Immanuel, PDI Perjuangan belum mengumumkan nama calon presiden dan calon wakil presiden karena mereka masih membuat kalkulasi politik.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, menurut Immanuel, berhati-hati dalam mempertimbangkan dinamika politik yang berkembang sekarang.
Immanuel meyakini Megawati akan mengambil keputusan yang rasional dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat, dengan kata lain mempertimbangkan Ganjar Pranowo.
"Aspirasi rakyat tidak bisa tertolak. Apalagi sebagai partai PDI dan koalisi partai lain ingin menang, tentu mereka akan sangat mempertimbangkan Ganjar," kata dia.
Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan pernyataan Ganjar Pranowo bahwa dia siap maju menjadi calon presiden asalkan diusung PDI Perjuangan, tidak melanggar aturan organisasi.
"Tadi dia sudah sampaikan, dan setelah kami menilai dari aturan-aturan organisasi, meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik," kata Komarudin, kemarin.
Kendati tidak melanggar aturan partai, Ganjar dikatakan Komarudin tetap diberi sanksi teguran lisan.
"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka kami, saya sampaikan jatuhkan sanski sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," kata dia.
Selain menjatuhkan sanksi kepada Ganjar, Bidang Kehormatan PDI Perjuangan juga memberikan sanksi kepada kader yang menamakan diri Dewan Kolonel untuk mendukung Puan Maharani.
"Supaya sama dengan juga yang kami jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedya Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Masinton, Pak Prof. Hendrawan."
Komarudin mengatakan PDI Perjuangan juga akan memanggil kader lain untuk dimintai klarifikasi.
Berita Terkait
-
Siap-siap! KPK akan Lelang Barang Mewah Eks Wamenaker Noel, Ada Ducati Hingga Mobil BAIC
-
Benarkah Demo Mahasiswa Ditunggangi? Ini Alasan Mengapa PDIP Dicurigai
-
[FULL VIDEO] BEM Bersatu Tuding Tiyo Ardianto Punya Kedekatan dengan Aktor Politik Tertentu
-
Kini Jadi 'Pesakitan', Tiyo Ardianto Diduga Terafiliasi Tim Pemenangan Ganjar Pranowo
-
Nyelekit! Ganjar Sebut Film Ghost in the Cell Potret Nyata Kondisi Republik
Terpopuler
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- Keunggulan Pompa Air Shimizu PL-138 BIT, Solusi Air Jernih Anti Karat
- 4 Zodiak Paling Beruntung pada 27 Juni 2026, Siap-siap Jadi Magnet Uang
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
Pilihan
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
Terkini
-
Bayar Pajak Kendaraan di Bekasi Bisa Dicicil, Begini Caranya
-
Bekasi Belajar PLTSa ke China, Siapkan Bantargebang Ikon Pengolahan Sampah Modern
-
Pilkades Serentak Bekasi 2026 Diundur
-
Motor Dicuri, Driver Ojol Tak Menyangka Polisi Lakukan Hal Ini
-
Meikarta Jadi Hunian Rakyat, Lippo Group Segera Serahkan Lahan ke Negara