SuaraBekaci.id - Kader PDI P yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendapatkan sanksi dari DPP PDI P berupa teguran lisan. Sanksi ini diberikan DPP PDI P terkait sinyal Ganjar untuk menjadi calon presiden (Capres) di Pilpres 2024.
Atas pernyataan itu, Ganjar dipanggil oleh PDI Perjuangan untuk melakukan klarifikasi di Kantor DPP PDIP. Setelah melakukan klarifikasi.
Menurut Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun, dari klarifikasi Ganjar, Gubernur Jawa Tengah itu tidak melanggar aturan dasar (AD/ART) partai.
Namun menurut Komarudin Watubun, pernyataan Ganjar itu menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat.
"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan pada seluruh anggota partai dari Sabang sampai Merauke, maka tadi kami sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan pada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," kata Komarudin mengutip dari Antara.
Ditambahkan Komarudin, sanksi teguran lisan juga diberikan pada Ganjar karena ia merupakan kader senior yang sudah sepatutnya lebih menegakkan disiplin.
"Beliau ini bukan kader baru masuk, beliau ini senior, termasuk senior dalam partai. Beliau ini pertama masuk, di Papua, melakukan kaderisasi di sana. Oleh karena itu, beliau harus lebih berdisiplin," ucap Komarudin.
Sementara itu, Sekjen PDI P, Hasto Kristiyanto menyampaikan penegakan disiplin berlaku sama atau adil untuk semua pihak yang ada di partai berlambang kepala banteng itu.
"Untuk itu, Kongres Kelima PDIP telah menetapkan partai ini sebagai partai pelopor. Partai pelopor itu partai yang berdisiplin dalam teori, ideologi sebagai hal paling penting dan mutlak, disiplin dalam organisasi, menjalankan platform partai, dan gerakan ke bawah," ungkapnya.
Baca Juga: Tidak Hanya Ganjar Pranowo, PDIP Juga Jatuhkan Sanksi Keras ke Dewan Kolonel
Tag
Berita Terkait
-
Tidak Hanya Ganjar Pranowo, PDIP Juga Jatuhkan Sanksi Keras ke Dewan Kolonel
-
Disanksi PDIP Soal Siap Nyapres, Ganjar Tetap Nyatakan Siap
-
Pengamat Nilai PDIP Kurang Kerjaan, Sanksi Ganjar Pranowo yang Siap Nyapres 2024
-
Ganjar Disanksi Buntut Ucapan Siap Nyapres, Pengamat: Di PDIP Haram Bicara Capres, Itu Domainnya Megawati
-
Pengamat: Iman Politik Ganjar Bisa 'Goyang' Kalau PDIP Tak Mengusungnya Jadi Capres
Terpopuler
- Operasi Politik Presisi Prabowo: Preteli Siji-siji
- 9 Sunscreen untuk Mencerahkan Wajah dan Menghilangkan Flek Hitam
- Luky Alfirman Jadi Wamenkeu usai Dicopot Purbaya, Pengamat Soroti Arah Kebijakan Suahasil
- Margarito soal Gugatan Ijazah Gibran di MK: Saya Tak Mengerti Kenapa Disidangkan
- Sehari Dijabat Suyudi Ario Seto, Polri Langsung Rombak 19 Kapolda: Ini Daftar Lengkapnya!
Pilihan
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
-
Hadir di Istana, Pratikno Buka Suara Soal Isu Jadi Ketua Wantimpres Era Prabowo
-
Disorot Gegara Gaya Hidup Mewah, Timothy Ivan Mundur dari Deputi II Bakom RI: Ingin Introspeksi Diri
-
KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS
-
Pemain Timnas Indonesia Dapat Ancaman Pembunuhan
Terkini
-
2 Tersangka Dibebaskan! Kasus Perusakan Rumah di Cikunir Selesai
-
MotoGP Mandalika 2026 Kembali Digelar, BRI Dorong Ekonomi Kawasan Berbasis Pariwisata
-
BRI Kembali Dukung Atlet Nasional, Semangati Kontingen Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026
-
Aset 1,5 Hektare Milik Anggota Polri Yayat Sudrajat Digeledah KPK
-
Lewat Program BRI Sahabat Disabilitas 2026 di Makassar, BRI Peduli Berikan Pelatihan dan Pemagangan