SuaraBekaci.id - Kader PDI P yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendapatkan sanksi dari DPP PDI P berupa teguran lisan. Sanksi ini diberikan DPP PDI P terkait sinyal Ganjar untuk menjadi calon presiden (Capres) di Pilpres 2024.
Atas pernyataan itu, Ganjar dipanggil oleh PDI Perjuangan untuk melakukan klarifikasi di Kantor DPP PDIP. Setelah melakukan klarifikasi.
Menurut Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun, dari klarifikasi Ganjar, Gubernur Jawa Tengah itu tidak melanggar aturan dasar (AD/ART) partai.
Namun menurut Komarudin Watubun, pernyataan Ganjar itu menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat.
"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan pada seluruh anggota partai dari Sabang sampai Merauke, maka tadi kami sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan pada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," kata Komarudin mengutip dari Antara.
Ditambahkan Komarudin, sanksi teguran lisan juga diberikan pada Ganjar karena ia merupakan kader senior yang sudah sepatutnya lebih menegakkan disiplin.
"Beliau ini bukan kader baru masuk, beliau ini senior, termasuk senior dalam partai. Beliau ini pertama masuk, di Papua, melakukan kaderisasi di sana. Oleh karena itu, beliau harus lebih berdisiplin," ucap Komarudin.
Sementara itu, Sekjen PDI P, Hasto Kristiyanto menyampaikan penegakan disiplin berlaku sama atau adil untuk semua pihak yang ada di partai berlambang kepala banteng itu.
"Untuk itu, Kongres Kelima PDIP telah menetapkan partai ini sebagai partai pelopor. Partai pelopor itu partai yang berdisiplin dalam teori, ideologi sebagai hal paling penting dan mutlak, disiplin dalam organisasi, menjalankan platform partai, dan gerakan ke bawah," ungkapnya.
Baca Juga: Tidak Hanya Ganjar Pranowo, PDIP Juga Jatuhkan Sanksi Keras ke Dewan Kolonel
Tag
Berita Terkait
-
Tidak Hanya Ganjar Pranowo, PDIP Juga Jatuhkan Sanksi Keras ke Dewan Kolonel
-
Disanksi PDIP Soal Siap Nyapres, Ganjar Tetap Nyatakan Siap
-
Pengamat Nilai PDIP Kurang Kerjaan, Sanksi Ganjar Pranowo yang Siap Nyapres 2024
-
Ganjar Disanksi Buntut Ucapan Siap Nyapres, Pengamat: Di PDIP Haram Bicara Capres, Itu Domainnya Megawati
-
Pengamat: Iman Politik Ganjar Bisa 'Goyang' Kalau PDIP Tak Mengusungnya Jadi Capres
Terpopuler
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
- JPW Tagih Hasil Pemeriksaan 11 Polisi Usai Demo Jogja
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?