SuaraBekaci.id - Kader PDI P yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendapatkan sanksi dari DPP PDI P berupa teguran lisan. Sanksi ini diberikan DPP PDI P terkait sinyal Ganjar untuk menjadi calon presiden (Capres) di Pilpres 2024.
Atas pernyataan itu, Ganjar dipanggil oleh PDI Perjuangan untuk melakukan klarifikasi di Kantor DPP PDIP. Setelah melakukan klarifikasi.
Menurut Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun, dari klarifikasi Ganjar, Gubernur Jawa Tengah itu tidak melanggar aturan dasar (AD/ART) partai.
Namun menurut Komarudin Watubun, pernyataan Ganjar itu menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat.
"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan pada seluruh anggota partai dari Sabang sampai Merauke, maka tadi kami sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan pada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," kata Komarudin mengutip dari Antara.
Ditambahkan Komarudin, sanksi teguran lisan juga diberikan pada Ganjar karena ia merupakan kader senior yang sudah sepatutnya lebih menegakkan disiplin.
"Beliau ini bukan kader baru masuk, beliau ini senior, termasuk senior dalam partai. Beliau ini pertama masuk, di Papua, melakukan kaderisasi di sana. Oleh karena itu, beliau harus lebih berdisiplin," ucap Komarudin.
Sementara itu, Sekjen PDI P, Hasto Kristiyanto menyampaikan penegakan disiplin berlaku sama atau adil untuk semua pihak yang ada di partai berlambang kepala banteng itu.
"Untuk itu, Kongres Kelima PDIP telah menetapkan partai ini sebagai partai pelopor. Partai pelopor itu partai yang berdisiplin dalam teori, ideologi sebagai hal paling penting dan mutlak, disiplin dalam organisasi, menjalankan platform partai, dan gerakan ke bawah," ungkapnya.
Baca Juga: Tidak Hanya Ganjar Pranowo, PDIP Juga Jatuhkan Sanksi Keras ke Dewan Kolonel
Tag
Berita Terkait
-
Tidak Hanya Ganjar Pranowo, PDIP Juga Jatuhkan Sanksi Keras ke Dewan Kolonel
-
Disanksi PDIP Soal Siap Nyapres, Ganjar Tetap Nyatakan Siap
-
Pengamat Nilai PDIP Kurang Kerjaan, Sanksi Ganjar Pranowo yang Siap Nyapres 2024
-
Ganjar Disanksi Buntut Ucapan Siap Nyapres, Pengamat: Di PDIP Haram Bicara Capres, Itu Domainnya Megawati
-
Pengamat: Iman Politik Ganjar Bisa 'Goyang' Kalau PDIP Tak Mengusungnya Jadi Capres
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Hati-hati! Tabung Gas Oplosan Beredar di Jabodetabek, 10 Orang Jadi Tersangka
-
Menjawab Tantangan Urbanisasi: Mengapa Teknologi Kebersihan Kini Jadi Investasi Wajib?
-
Bekasi Lolos Syarat Lelang Proyek PSEL, Sampah Siap Diubah Jadi Listrik pada 2028
-
Siap-Siap Hemat Air! BMKG Prediksi Kemarau Jawa Barat Lebih Kering dan Lama
-
Ironi di Fakultas Hukum UI: Saat Tempat Belajar Keadilan Jadi Sarang Kekerasan Seksual