SuaraBekaci.id - Kader PDI P yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendapatkan sanksi dari DPP PDI P berupa teguran lisan. Sanksi ini diberikan DPP PDI P terkait sinyal Ganjar untuk menjadi calon presiden (Capres) di Pilpres 2024.
Atas pernyataan itu, Ganjar dipanggil oleh PDI Perjuangan untuk melakukan klarifikasi di Kantor DPP PDIP. Setelah melakukan klarifikasi.
Menurut Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun, dari klarifikasi Ganjar, Gubernur Jawa Tengah itu tidak melanggar aturan dasar (AD/ART) partai.
Namun menurut Komarudin Watubun, pernyataan Ganjar itu menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat.
"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan pada seluruh anggota partai dari Sabang sampai Merauke, maka tadi kami sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan pada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," kata Komarudin mengutip dari Antara.
Ditambahkan Komarudin, sanksi teguran lisan juga diberikan pada Ganjar karena ia merupakan kader senior yang sudah sepatutnya lebih menegakkan disiplin.
"Beliau ini bukan kader baru masuk, beliau ini senior, termasuk senior dalam partai. Beliau ini pertama masuk, di Papua, melakukan kaderisasi di sana. Oleh karena itu, beliau harus lebih berdisiplin," ucap Komarudin.
Sementara itu, Sekjen PDI P, Hasto Kristiyanto menyampaikan penegakan disiplin berlaku sama atau adil untuk semua pihak yang ada di partai berlambang kepala banteng itu.
"Untuk itu, Kongres Kelima PDIP telah menetapkan partai ini sebagai partai pelopor. Partai pelopor itu partai yang berdisiplin dalam teori, ideologi sebagai hal paling penting dan mutlak, disiplin dalam organisasi, menjalankan platform partai, dan gerakan ke bawah," ungkapnya.
Baca Juga: Tidak Hanya Ganjar Pranowo, PDIP Juga Jatuhkan Sanksi Keras ke Dewan Kolonel
Tag
Berita Terkait
-
Tidak Hanya Ganjar Pranowo, PDIP Juga Jatuhkan Sanksi Keras ke Dewan Kolonel
-
Disanksi PDIP Soal Siap Nyapres, Ganjar Tetap Nyatakan Siap
-
Pengamat Nilai PDIP Kurang Kerjaan, Sanksi Ganjar Pranowo yang Siap Nyapres 2024
-
Ganjar Disanksi Buntut Ucapan Siap Nyapres, Pengamat: Di PDIP Haram Bicara Capres, Itu Domainnya Megawati
-
Pengamat: Iman Politik Ganjar Bisa 'Goyang' Kalau PDIP Tak Mengusungnya Jadi Capres
Terpopuler
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
- Kunjungi Korban Gempa di NTT Hari Ini, Gus Miftah Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
BRI Group Borong Enam Penghargaan, Hery Gunardi Raih Best CEO Finance Asia 2026
-
BRI Perkuat Digital Banking untuk Bisnis, Qlola New Skin Hadir dengan Pengalaman Baru
-
Titik-Titik Terparah Krisis Air Bersih di Kabupaten Bekasi: Wilayah Ini Paling Menderita
-
Ekosistem Emas BRI Capai 153 Ton, Potensi Pertumbuhan Masih Terbuka
-
Digelar Serentak di 131 Lokasi, BRI KKB National Expo Sabet Rekor MURI