SuaraBekaci.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut sistem pembagian bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM di Kantor Pos, Jalan Lapangan Multiguna, Kota Bekasi sudah canggih dan tak ada penumpukan antrean.
Hal itu diungkapkan Ridwan Kamil usai memantau pembagian BLT di kantor pos yang melayani dua wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi, Selasa (20/9/2022).
"Saya diminta pemerintah pusat untuk mengawasi pembagian BLT. Saya lihat sistem pembagian BLT di sini sudah sangat canggih," kata Ridwan Kamil.
Kantor pos tersebut setiap harinya melayani rata-rata 1.000 orang untuk pengambilan BLT.
Warga yang datang terlebih dulu diperiksa KTP dan kartu keluarga. Petugas kemudian memverifikasi sebelum bantuan diserahkan.
"Di sini ada 1.000-an per hari bisa dilaksanakan. Tadi saya pantau ada yang bawa kartu keluarga, KTP dicek dulu, diverifikasi, mereka antre, lalu dibayar dan difoto," kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.
Adapun nominal BLT BBM tahap pertama ini sebesar Rp 500.000 per orang. Tahap dua sebesar Rp 300.000.
Menurut Kang Emil, total penerima manfaat BLT BBM di Jabar sebesar hampir 20 persen penduduk. Diharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban ekonomi masyarakat.
"Tahap pertama ini Rp 500.000, dan tahap kedua Rp 300.000. Mudah-mudahan membantu mengurangi tekanan ekonomi. Di Jabar hampir 20 persen warga dibantu oleh BLT," kata Kang Emil.
Sementara itu, sebanyak 35 ribu nelayan yang ada di Jaawa Barat bakal mendapatkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat (Jabar) Hermansyah mengatakan, BLT BBM itu bakal disalurkan oleh Pemprov Jabar selama empat bulan hingga Desember 2022. Besarannya sendiri adalah Rp 150 ribu per bulan.
"Saat ini Pemprov Jabar sedang mematangkan persiapan penyaluran BLT BBM bagi nelayan. Kaitan dengan BLT, kami telah sepakat untuk membantu nelayan dampak kenaikan BBM pada nelayan jadi BLT ini formula cepat," kata Hermansyah seusai menghadiri Rakor Penyaluran BBM Subsidi Untuk Nelayan, di Gedung Sate Bandung, Selasa (20/9/2022).
Hermansyah menuturkan saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan melalui Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kartu Kusuka) yang menunjukkan profesi warga tersebut sebagai nelayan atau nelayan buruh.
"Lalu data ini harus disandingkan dengan Dinsos DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial). Ini dilakukan supaya tidak terjadi overlap atau dapat lebih dari satu kali bantuan atau dari berapa sumber. Validasi juga akan kita lakukan," katanya. [Antara]
Baca Juga: PSIM Masuk Zona Merah Klasemen Liga 2
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?