PDI P dan Demokrat Saling Serang Soal Kenaikan Harga BBM, Pengamat Kasih Sindiran Menohok

SuaraBekaci.id - Dua partai politik besar, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat saling melempar kritik tajam terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sebagai partai pengusung pemerintah, PDI Perjuangan kena kritik tajam dari Partai Demokrat soal kenaikan harga BBM.

Terkait hal ini, pengamat politik Ujang Komarudin menilai bahwa kondisi ini seharusnya tidak terjadi jika dua politik tersebut duduk bersama.

Dikatakan Ujang, Demokrat menyerang PDIP karena Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kerap dikritik Megawati Cs waktu menjadi Presiden saat menaikkan harga BBM.

Baca Juga: Warga Bandung Terima Dana BLT di Tengah Kenaikan Harga BBM

Ujang pun tak heran jika saat ini Demokrat memberikan kritik pedas terkait kenaikan BBM.

“Sebenarnya sama, saat masih Partai Demokrat berkuasa dan PDIP menjadi oposisi, PDIP menolak kenaikan BBM,” kata Ujang mengutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com

Ditegaskan Ujang, seharusnya untuk kondisi seperti saat ini, kedua partai politik itu sama-sama duduk bersama mencari solusi agar pemerintah tidak membuat kebijkan menaikkan harga BBM.

Sebelumnya politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu meminta partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk belajar matematika soal kenaikan BBM.

Dalam pernyataan tertulisnya, Adian membandingkan nominal kenaikan BBM pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan era SBY.

Baca Juga: BBM Naik, Solusi Komisi VI agar Kita Jadi Negara Kaya Energi, Tingkatkan Produksi Minyak

“Sebelum Demokrat Demo baiknya belajar matematika dan sejarah dulu,” judul rilis tersebut.

"JSBY menaikan BBM lebih mahal Rp 1.190 dari Jokowi,” tulis Adian Napitupulu.

Lebih lanjut Adian Napitupulu membandingkan upah minimun dengan kenaikan harga BBM.

Pada era SBY Adian menyebutkan bahwa upah minimum contohnya DKI Jakarta berkisar Rp 2,2 juta pada 2013 maka upah satu bulan dengan harga BBM Rp 6.500 hanya dapat 338 liter.

Pernyataan dari Adian Napitupulu ini untuk menjawab kritik yang disampaikan partai Demokrat.