SuaraBekaci.id - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan tiga ancaman yang bisa merusak demokrasi dalam Pemilihan Umum 2024.
Ancaman pertama ialah politik uang atau politik transaksional, sehingga semua pihak harus mengawal setiap tahapan Pemilu 2024 agar tidak terjadi jual beli suara, kata AHY dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
"Ini bahaya karena hanya mereka yang memiliki uang yang akhirnya bisa menguasai politik dan mengawaki negara ini," kata AHY.
Ancaman kedua, lanjutnya, adalah politik identitas. Jika dieksploitasi secara berlebihan, menurut dia, politik identitas yang memanfaatkan isu agama, suku, ras, dan identitas itu akan berbahaya, bahkan hingga menimbulkan perpecahan bangsa.
"Ini hanya akan menimbulkan perpecahan di antara kita dan sentimen itu akan diteruskan pada anak dan cucu," ujarnya.
Ancaman ketiga, menurut dia, yakni politik fitnah, hoaks, berita palsu, dan kampanye hitam. Dari ketiga ancaman tersebut, dia berharap ada mekanisme yang dimunculkan oleh bangsa Indonesia untuk melawan itu semua.
"Jangan biarkan bangsa kita dihancurkan oleh perilaku buzzer-buzzer yang hanya ingin meruntuhkan persatuan di antara kita," tegasnya.
Sebagai solusi, AHY mengajak lembaga penyelenggara pemilu dan eluruh masyarakat, khususnya generasi muda sebagai kelompok calon pemilih terbesar, untuk mengembangkan literasi politik.
Demokrasi tidak boleh hanya dihitung dari penyelenggaraan pemilu yang berkelanjutan, melainkan juga harus ada kualitas dan rasionalitas untuk memilih pemimpin paling tepat bagi rakyat Indonesia.
Baca Juga: AHY Ingatkan Tiga Ancaman yang Bisa Merusak Demokrasi Pemilu 2024
"Pada akhirnya, demokrasi tidak boleh hanya dihitung hanya dari regularitas penyelenggaraan pemilu atau penyelenggaraan pemilu yang berkelanjutan. Tetapi juga memerlukan kualitas dan rasionalitas para pemilih untuk menggunakan haknya memilih pemimpin yang paling tepat bagi rakyat," tuturnya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?