SuaraBekaci.id - Politisi Partai Nasdem yang juga Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mempertanyakan soal wacana Jakarta Raya yang merupakan penggabungan dari Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang dan Bogor.
Wacana ini diungkap oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris. Menurut Wibi, Nasdem sampai saat ini belum mendengar secara resmi terkait wacana Jakarta Raya.
"Nasdem belum mendengar (resmi) soal Jakarta Raya ini. Terkait usulan itu kami harus cek dulu apa pertimbangan-pertimbangan dari Wali Kota Depok memunculkan isu ini," ucapnya.
Ditambahkan Wibi, banyak variabel yang harus dikaji dari penyatuan wilayah Jakarta dan daerah penyangga menjadi Jakarta Raya. Hal ini bukan hanya menyatukan luas wilayah per kilometer, namun juga menyatukan warga masyarakat hingga pemerintahan.
"Itu bagaimana bentuknya? Kan ada pemerintahannya bagaimana? PNS-nya bagaimana? Lalu pemilunya seperti apa nanti? Banyaklah," katanya.
Karena itu harus ada penelitian lebih lanjut secara "scientific" dan secara detail agar kebijakan penggabungan itu bisa komperhensif.
Terkait dengan persoalan pemerataan pembangunan yang digulirkan oleh wali kota Depok sebagai dasar usulan tersebut, Wibi menegaskan, pemerataan pembangunan variabelnya bukan hanya penyatuan wilayah administrasi saja namun bagaimana "political will" atau kebijakan-kebijakan pemerintahan lokal di masing-masing wilayah menunjang sektor ekonomi.
Dia mencontohkan Depok yang harus dilihat terlebih dahulu pertumbuhan ekonomi di sana termasuk masalah yang ada dan apa yang bisa Jakarta bantu.
"Selama ini kan sudah ada bantuan. Jakarta ini sebagai 'melting pot' dari segi perekonomian, warga Depok banyak yang kerja di Jakarta," katanya.
Contoh pertumbuhan hunian ketika rumah di Jakarta mahal otomatis yang kerja di Jakarta lebih nyaman mencari rumah di Depok. "Dan jadi bertumbuh kan?," kata dia.
Ataukah, kata dia, penyatuan tersebut dari segi transportasi yang berintegrasi dan linier antara Jakarta dan daerah penyangga untuk mengurangi kemacetan sehingga biaya yang terbuang karena kemacetan bisa berkurang dan otomatis turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Dengan berbagai gambaran itu, sebenarnya bisa secara administratif tidak tergabung namun aspek lain yang terhubung," katanya.
Ditegaskan Wibi, Wali Kota Depok harus menyampaikan secara rinci soal wacana tersebut.
"Jadi apa yang dikeluarkan berdasar data yang komperhensif, setelah itu barulah kita diskusi, kami sendiri terbuka untuk berdiskusi," katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengusulkan daerah pinggiran Jakarta disatukan menjadi Jakarta Raya.
"Satu ide saya kalau mau sukses pembangunan Jakarta dan sekitarnya satukan Jakarta Raya," kata Mohammad Idris. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Wali Kota Depok Mohammad Idris Usulkan Bogor, Depok dan Bekasi Masuk Jakarta Raya, Ingin Keluar dari Jawa Barat?
-
Dukung Usulan Walkot Depok Soal Jakarta Raya, Gembong PDI P: Itu Wacana Baik dan Bisa Diakomodir
-
Soroti ABG Citayam Nongkrong di Kawasan Sudirman, Walkot Idris Minta Depok Masuk Jakarta Raya
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
Terkini
-
Dukung Kemajuan Olahraga Nasional, BRI Raih Penghargaan Indonesia Sports Industry of the Year 2026
-
Organisasi Kurator Kelima Diakui Pemerintah, Siap Perkuat Profesi dan Kolaborasi Hukum
-
Main Mata di Pilkades, ASN Bekasi Kena Sanksi Ini
-
Terima Suap Rp11,4 Miliar, Hak Politik Ade Kuswara Kunang Dicabut 10 Tahun
-
Kisah Dewi Natalia, Mantri BRI yang 14 Tahun Mengawal Ekonomi Masyarakat