SuaraBekaci.id - Kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dan pertalite, ribuan nelayan nelayan di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tidak bisa melaut sejak sepekan terakhir.
Sekretaris Desa Pantai Bahagia Ahmad Qurtubi mengatakan, kondisi itu jelas membuat pendapatan nelayan menurun drastis.
"Di Desa Pantai Bahagia saja, ada 1.500 nelayan yang pendapatannya menurun drastis karena tidak bisa melaut lantaran tidak mendapatkan BBM bersubsidi," kata Ahmad.
Dia mengatakan nelayan di wilayahnya membeli BBM di SPBU Batujaya, Kabupaten Karawang namun saat ini pihak SPBU tidak bisa melayani mereka karena mengalami kelebihan penjualan dari sektor pertanian.
"Di Muaragembong tidak ada SPBU, jadi nelayan biasanya beli BBM bersubsidi di Batujaya Karawang, nah sekarang mereka kesulitan melaut karena tidak bisa mendapatkan BBM," katanya.
Pihaknya sebenarnya sudah mengajukan surat permohonan pembangunan SPBU khusus untuk nelayan kepada Dinas Pertanian, Pemkab Bekasi, dan BP Migas yang rencananya berlokasi di Desa Pantai Bahagia atau Desa Pantai Mekar namun hingga kini belum terealisasi.
"Nelayan yang menggunakan perahu jenis ketinting butuh lebih 10 liter pertalite per hari, kalau yang pakai perahu jenis jukung butuh 30 sampai 40 liter solar per hari, makanya kami minta supaya dibangun SPBU khusus untuk nelayan, karena tidak bisa melaut akan berdampak pada pendapatan nelayan," katanya.
Camat Muaragembong Lukman Hakim membenarkan hingga saat ini di wilayahnya tidak ada SPBU. Kondisi itu pun menjadi salah satu penyebab ribuan nelayan sulit melaut jika tidak bisa mendapat pasokan BBM bersubsidi dari SPBU Batujaya Karawang.
"Surat permohonan pembangunan SPBU akan kami sampaikan kembali ke Pak Pj (Penjabat) Bupati Bekasi, draft-nya sudah ada. Jadi memang alasan utamanya karena nelayan kesulitan mendapatkan BBM solar bersubsidi," katanya.
Baca Juga: Masih Pro Kontra, Staf Presiden Jelaskan soal Beli BBM Subsidi Pakai MyPertamina
Selain permohonan pembangunan SPBU, pihak kecamatan juga mengusulkan untuk mengaktifkan kembali fasilitas penyalur BBM bersubsidi yang telah vakum lebih dari 10 tahun lamanya.
"Fasilitas penyalur BBM ini dulu sudah ada, tiba-tiba berhenti, tidak tahu sebabnya, ini supaya diaktifkan kembali. Jadi selain SPBU untuk umum, juga untuk nelayan, karena ini untuk perekonomian nelayan kami juga," kata Lukman. [Antara]
Berita Terkait
-
Drama 13 Hari Siswi SMK Bekasi Hilang Usai Diusir Ibu, Berhasil Dilacak Lewat Sinyal HP
-
Kisah Mama Redha, Nelayan Perempuan Sumba yang Viral Jualan Hasil Laut Lewat TikTok Live
-
KKP Dorong Nelayan Jualan Online, Peluang Cuan dari E-Commerce Terbuka Lebar
-
Harga Minyak dan Emas Bakal Meroket Efek Nego AS-Iran Buntu, Bagaimana Nasib BBM RI?
-
Siswi Korban Bully Diminta Uang Damai Rp200 Juta, Orangtua Pelaku Diduga Anggota DPRD Bekasi
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
Terkini
-
Menjawab Tantangan Urbanisasi: Mengapa Teknologi Kebersihan Kini Jadi Investasi Wajib?
-
Bekasi Lolos Syarat Lelang Proyek PSEL, Sampah Siap Diubah Jadi Listrik pada 2028
-
Siap-Siap Hemat Air! BMKG Prediksi Kemarau Jawa Barat Lebih Kering dan Lama
-
Ironi di Fakultas Hukum UI: Saat Tempat Belajar Keadilan Jadi Sarang Kekerasan Seksual
-
Pertina NTT Gugat Menpora: Legalitas Perbati Tak Terbukti di Persidangan, DPP Pertina Beri Dukungan