Update Terbaru Warga Bekasi yang Gugat Tiktok Rp 3 Miliar, Jadwal Sidang Perdana Sudah Keluar

SuaraBekaci.id - Beberapa waktu lalu publik dibuat heboh dengan warga Bekasi, Mulkan Let Let yang melakukan gugatan kepada aplikasi Tiktok.

Mulkan menggugat platform asal Cina tersebut karena menghapus video yang diunggahanya. Terkait perkembangan kasusnya, Mulkan mengatakan bahwa sidang perdana gugatannya akan berlangsung pada September 2022.

Menurut Mulkan kepada Suara Bekaci, sidang perdananya itu memakan waktu cukup lama karena gugatan yang ia tujukan kepada kantor perwakilan Tiktok di Singapura.

"Jadwal sidang perdana tanggal 27 September 2022, bang," ucap Mulkan. "Agak lama soalnya gugatannya ke Singapura (Kantor Tiktok di Singapura)," tambah Mulkan.

Baca Juga: Perusahaan Induk TikTok Untung Besar Berkat Mobile Legends

Sebelumnya pada awal Juni 2022, Mulkan menggugat Tiktok ke pengadilan. Hal ini lantaran akun milik Mulkan hilang. Tak tanggung-tanggung, Tiktok dituntut membayar ganti rugi sebesar Rp 3 miliar.

Gugatan pria yang berprofesi sebagai pengacara ini telah dilayangkan ke Pengadilan Negeri Kelas IIA Bekasi. Sebelum melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas IIA Bekasi, Mulkan sudah terlebih dahulu memberikan somasi kepada platform asal Cina tersebut.

Mulkan mengatakan bahwa gugatannya kepada Tiktok berawal dari akun miliknya @tikt.okan, per 21 Februari 2022 telang hilang dan tidak bisa diakses.

"Tanggal 4 Februari 2022, saya posting konten dengan lagu rap dari Ecko Show, Tuan 13 dan Zein Panzer dengan judul Impostor Senayan. Intinya dari lagu itu mengkritik pemerintah dan legislatif. Di instagram juga saya upload cukup banyak yang lihat, namun di Tiktok tidak ada viewer," ucapnya kepada Suara Bekaci.

Ditegaskan oleh Mulkan, gugatan kepada Tiktok ialah bentuk perlawanannya kepada Tiktok telah merenggut kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Baca Juga: Heboh Dua Pemuda TikTok Joget Nungging di Pantai hingga Disebut Ritual Alay: Mungkin Lagi Menghibur Nyi Ratu

Padahal dalam Pasal 26 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebutkan, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.