Muhammad Lutfi Memang Layak Diganti, tapi Penunjukan Zulhas sebagai Mendag Mengagetkan

SuaraBekaci.id - Pengamat politik dan komunikasi Universitas Airlangga Surabaya Dr. Suko Widodo mengatakan bahwa Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan memang layak diganti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Suko Widodo menyebut bahwa penunjukkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai pengganti Lutfi memang cukup mengagetkan.

"Bagi saya posisi Menteri Perdagangan harus diganti, tapi kalau penggantinya Zulkifli Hasan memang sedikit mengagetkan karena saya belum tahu apa dia punya background pedagang atau bukan," ucapnya mengutip dari Antara.

Meski begitu, ia menyebut publik layak menunggu bagaimana sepak terjang Zulhas saat menjadi Mendag.

Baca Juga: Agar Dapat Bekerja Maksimal , Zulkifli Hasan Sebelum Pelantikan Minta Doa Restu Masyarakat

"Sepak terjang Zulkifli Hasan untuk bisa menstabilkan harga bahan pokok yang tengah melambung akan ditunggu oleh rakyat," ujarnya.

Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Zulkifli Hasan sebagai Mendag, kata dia, cukup menarik karena selama ini menteri untuk kader Partai Amanat Nasional adalah posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

"Tapi, menteri itu adalah pembuat kebijakan. Jadi, tidak seberapa penting latar belakangnya, yang penting dia mampu dinilai mampu menjalankan tugasnya," ungkapnya.

Sementara itu, terkait alasan penunjukkan Zulhas sebagai pengganti M Lutfi disampaikan Jokowi karena sosok Ketum PAN ini memiliki rekam jejak bagus dan berpengalaman.

"Saya melihat pak Zul dengan pengalaman, dengan track record rekam jejak yang panjang saya kira akan sangat bagus untuk menteri perdagangan,"

Baca Juga: Sebelum Dilantik sebagai Mendag yang Baru, Zulkifli Hasan dan Presiden Jokowi Berdiskusi

Jokowi pun memberikan pesan khusus untuk Zulhas sebagai Mendag baru. Ia meminta Zulhas bisa menjaga kebutuhan pokok di dalam negeri.

"Kalau urusan ekspor saya kira juga menjadi urusan menteri perdagangan tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri, harus bisa jaga," ujarnya.