Gunakan Tagar Minyak Goreng, Politisi PDI P Singgung Sosok yang Tidak Kredibel, Publik: Siapa Bang, Luhut Binsar?

SuaraBekaci.id - Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu lewat akun Twitter pribadinya @Masinton unggah status yang menarik perhatian publik. Di statusnya tersebut, Masinton menyebut sosok yang tidak kredibel.

"Ha ha haaa.. Lu Lagi.. Lu Lagi. Makin gak kredibel," tulis Masinton disertai dengan emot senyum dan muka malu. Dalam unggahan tersebut, Masinton juga menyertakan tagar Minyak Goreng.

Sontak saja unggahan dari Masinton ini pun menimbulkan pertanyaan dari publik. Mayoritas publik bertanya, siapa sosok yang disindir oleh Masinton?

"Sapa bang? LBP (Luhut Binsar Panjaitan) ? Dia putra terbaik bangsa saat ini. Gak ada yg bisa ngurus negara selain dia," tulis akun @mak***

Baca Juga: 15 Posisi Penting yang Dijabat Luhut Binsar Panjaitan di Era Jokowi, Terbaru Urus Minyak Goreng Jawa-Bali

"Di negeri ini pejabat yang punya kemampuan hanya satu, yaitu LBP, yang lain memble... Gak dianggap oleh jokowi," tambah akun @har***

"Kasihan banyak menteri yg sdh tdk di percaya lagi olh Presiden....shg harus menurunkan dia lagi utk urusan minyak goreng," timpal akun @rku***

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden Jokowi untuk mengurus masalah minyak goreng di wilayah Jawa dan Bali.

"Pak Menko Maritim dan Investasi diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa-Bali," kata Juru Bicara Menko Marves dan Investasi Jodi Mahardi mengutip dari Antara.

Jodi menuturkan dalam melaksanakan tugas tersebut, Luhut dan tim akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian sebagai lead coordinator, melibatkan kementerian/lembaga teknis di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta Satgas Pangan, BPKP, dan Kejaksaan Agung untuk pengawasannya.

Baca Juga: Menko Luhut Binsar Panjaitan Turut Menangani Minyak Goreng, Netizen: Semua Urusan Dah

"Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pascalarangan ekspor ini dan akan terus melakukan paralel meeting terkait hal ini," imbuh Jodi.