SuaraBekaci.id - Ada dugaan bahwa dana kasus mafia minyak goreng yang menjerat sejumlah pejabat di kementerian dan penguasaha digunakan untuk penundaan pemilu 2024.
Dugaan ini pertama kali disampaikan oleh politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu.
Masinton mencurigai ada pihak yang sengaja memobilisasi pergerakan ini untuk memuluskan penundaan Pemilu.
“Dukung 3 periode, siapa yang memobilisasi itu? Itu petani sawit apa? Petani yang dimobilisasi koorporat,” tanya Masinton.
Terkait hal tersebut, pengamat politik Hendri Satrio menyebut bahwa pernyataan Masinton tersebut tidak bisa diabaikan. Hal ini karena kapasitas Masinton sebagai anggota DPR yang memiliki fungsi pengawasan kepada pemerintah.
Menurut Hendri, pemerintah dan Presiden Jokowi harus segera bertindak dengan adanya dugaan ini.
"Jadi enggak bisa diam juga aparat pemerintah, ini yang bicara dewan perwakilan rakyat loh, bukan maen-maen. Ini pengawasan yang dilakukan oleh wakil rakyat kepada pemerintah dan Pak Jokowi gak boleh diem,” kata Hendri Satrio mengutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com, Selasa (26/4/2022).
Ditambahkan oleh Hendri, rakyat Indonesia perlu mendukung Masinton Pasaribu dalam menguak kasus minyak goreng.
"Wakil rakyat ini yang bicara kalau benar-benar mendengarkan suara rakyat ya ini,”
"Justru rakyat itu harus kompak mendukung Masinton, supaya juga Masinton dan PDIP menguak ini jelas-jelas, supaya clear dan clean,” tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Isu Kursi Wapres 'Memanas', Sjafrie Ngaku Cuma Bahas Pertahanan saat Jumpa Dasco
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?