Menko Luhut Binsar Tak Bisa Buka Big Data, Fadli Zon: Jangan Halalkan Segala Cara untuk Lawan Konstitusi

SuaraBekaci.id - Polisiti Partai Gerindra, Fadli Zon lewat akun Twitter pribadinya, @fadlizon meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berani membuka big data yang diklaimnya berisi persetujuan warga untuk pemilu 2024 ditunda.

Ditegaskan oleh Fadli Zon bahwa ucapan Menko Luhut bahwa ia memiliki big data yang berisi persetujuan pemilu 2024 ditunda harus dipertanggung jawabkan kepada publik.

"Kenapa data big datanya tak bisa dibuka ke publik? Harus ada pertanggungjawaban kpd masyarakat atas klaim 110 juta itu," tulis Fadli Zon, Selasa (15/3/2022).

Fadlin Zon pun memperingatkan agar tidak menghalalkan segala cara untuk bisa mempertahankan kekuasaan.

"Jgn halalkan segala cara utk melawan konstitusi," tambah Fadli Zon.

Sebelumnya, Luhut menyebut, memilki big data aspirasi masyarakat di media sosial terkait pemilu 2024. Dirinya mengklaim, memiliki 110 juta big data dari berbagai media sosial.

"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.

Dari data itu, Luhut menjelaskan, bahwa masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang serta menginginkan agar kondisi ekonomi ditingkatkan. Selain itu, masyarakat juga ingin politik ke depan membuat suasana seperti pemilu 2019 lalu.

"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, ingin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," ujarnya.

Baca Juga: Pengamat Sentil Luhut soal Klaim Big Data: Buat Apa Ngurusin Penundaan Pemilu?

Selain itu, kata Luhut rakyat juga mengkritisi dana pemilu 2024 yang besaran mencapai Rp 100 Triliun. Seharusnya aspirasi tersebut itu didengar oleh partai politik.

"Sekarang lagi gini-gini, katanya, kita coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut), ya itu bilang kita mau habisin Rp 100 triliun lebih untuk milih, ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dengan pilkada, kan serentak, ya itu yang rakyat ngomong," ucapnya.

"Nah, ceruk ini kan ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, PDIP, ada di PKB, ada di Golkar, ada di mana-mana ceruk ini. Ya nanti kan dia akan lihat, mana yang mendengarkan suara kami, ya nanti dia akan lihat mana yang paling menguntungkan untuk suara kami."