SuaraBekaci.id - Logo Halal baru yang akan diresmikan Kementerian Agama menuai kontroversi dari berbagai pihak, salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat.
Ketua MUI Jabar, KH Rachmat Syafei mengatakan, pihaknya setuju-setuju saja soal logo halal baru tersebut. Namun, dirinya mempertanyakan logo lama dari MUI sendiri masih berlaku hingga lima tahun kedepan.
"Iya (setuju) , karena logo halal baru yang mengusulkan adalah pemerintah. Untuk keberlakuannya masih lama. Ini saja logo halal dari MUI masih berlaku lima tahun ke depan," ujar, mengutip dari Ayobandung -jaringan Suara.com.
Walau menyetujui logo baru ini, Rachmat mengatakan, masa transisi harus tetap dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Agama.
Disinggung soal logo yang dinilai kental akan Jawa sentris, Rachmat menjelaskan, bahwa hal itu merupakan pengertian dari berbagai pihak dengan sudut pandang masing-masing. Sehingga menurutnya, perbedaan pendapat itu merupakan hal yang wajar dan lazim.
"Apakah itu mengandung Jawa sentris atau tidak itu berbagai penafsiran, memang banyak penafsiran," imbuhnya.
Pihaknya tidak mempermasalahkan akan logo halal bari ini selama makna, maksud, dan tujuannya masih sesuai syariat.
Namun, jika hal tersebut ternyata keluar dari aturan Islam maka harus ada diskusi lanjutan.
"Dari MUI Jabar, asalkan niat ke depan untuk apa, simbol ini gunanya untuk apa, asalkan tidak menghilangkan substansi mengenai halal yang berasal dari syariah, maka tidak menjadi masalah," kata dia.
Diketahui, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengeluarkan logo halal baru. Logo tersebut menggantikan label halal yang sebelumnya diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
BPJPH merupakan lembaga yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, sebagai lembaga yang mengurus proses labelisasi halal di Indonesia.
Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, menuturkan logo halal yang baru ini mulai diterapkan pada 1 Maret 2022.
Berita Terkait
-
Logo Halal Kemenag Jadi Perdebatan, Politikus PDIP: Yang Penting Substansi, Bukan Simbolnya
-
Kemenag Kota Yogyakarta Urung Terapkan Rekomendasi MUI Soal Rapatkan Saf, Ini Alasannya
-
Bukan Mirip Wayang, Ini Logo Halal Baru yang Disepakati Versi MUI, Ada Tulisan Arab dalam Belah Ketupat
-
Cerita di Balik Logo Halal Baru Indonesia Versi MUI, Banyak Nada Kecewa Hingga Bahasa Tulisan Arab
-
MUI Sesalkan Penetapan Logo Halal Terbaru: Semestinya Mengakomodir Aspirasi Banyak Pihak
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?