SuaraBekaci.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengajukan 9.425 usulan kegiatan pembangunan untuk tahun anggaran 2023.
Menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi saat ini tengah memulai sinkronisasi hasil usulan kegiatan yang tertuang dalam pokok pikiran anggota DPRD setempat.
Tujuannya, mempercepat realisasi pembangunan di daerah itu.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Bekasi Agus Budiono menjelaskan hasil sinkronisasi pokok-pokok pikiran anggota dewan ini selanjutnya akan dirumuskan sebagai bahan dalam menyusun rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2023.
"Jadi kami menyelaraskan usulan dewan agar sesuai dengan apa yang diajukan sehingga bisa dimasukkan ke dalam RKPD Kabupaten Bekasi," katanya di Cikarang, Jumat (11/3/2022) dikutip dari Antara.
Dia menjelaskan jumlah usulan kegiatan pembangunan yang dimasukkan DPRD Kabupaten Bekasi sebanyak 9.425. Ribuan usulan pembangunan itu akan ditelaah bersama perangkat daerah terkait termasuk anggota dewan.
"Tentu saja telaah dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang telah disusun serta alokasi pendanaan dari anggaran daerah," ucapnya.
Agus berharap sinkronisasi ini mampu menyaring usulan-usulan bersifat prioritas yang memang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga ketika masuk dalam rencana kerja perangkat daerah menjadi tepat sasaran sekaligus mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Muhammad Nuh mengatakan usulan masyarakat disampaikan melalui DPRD saat kegiatan reses yang kemudian dimasukkan dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Melalui sinkronisasi ini, kata dia, usulan yang melalui DPRD nantinya akan disamakan dengan perencanaan pemerintah daerah, sesuai dengan yang sudah dimasukkan melalui SIPD tersebut.
"Saya berharap usulan masyarakat baik yang melalui DPRD maupun Musrenbang tingkat desa dan kecamatan dapat terealisasi, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat," kata dia.(KR-PRA).
Tag
Berita Terkait
-
UMP Jakarta 2027 di Bawah Bekasi, Said Iqbal: Apa Hidup di Jakarta Lebih Murah?
-
Jalan Layang Pluit Mangkrak Sejak 2015, Pramono Akui Kesalahan Pemprov DKI
-
Dugaan Korupsi KSO Pertamina, Kejagung Periksa Eks Wali Kota Bekasi Moctar Mohamad
-
Absen di Panggilan Pertama, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Diperiksa Kejagung 24 November
-
Tersinggung Candaan di Bengkel, Pria di Bekasi Bakar Teman Pakai Bensin Cucian Karburator
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?