Profil Bambang Susantono yang Bakal Pimpin IKN, Lulusan Universitas Berkeley dan Pernah Jadi Eks Wamen di Era SBY

SuaraBekaci.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara di Istana Negara, hari ini, Kamis (10/3/2022).

Bambang Susantono pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat menjadi Wakil Menteri Perhubungan pada 2009. Tugas pria kelahiran 4 November 1963 itu ialah membantu Menteri Perhubungan dalam membenahi sektor transportasi di Indonesia.

Bambang kemudian ditunjuk menjadi Plt Menteri Perhubungan setelah Evert Ernest Mangindaan mengundurkan diri karena terpilih sebagai anggota DPR RI.

Bambang murni seorang teknokrat. Setelah lulus dari Fakultas Teknik Sipil ITB, ia menjadi PNS di Dinas Perhubungan. Yang menarik, Bambang kemudian melanjutkan studinya pascasarjana di Universitas California, Berkeley untuk gelar master tata kota dan wilayah.

Ia lulus dari Berkeley pada 1996. Dua setelah setelahnya Bambang meraih gelar MSCE di bidang teknik transportasi di kampus yang sama.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong menyebut Bambang memiliki segudang kemampuan.

Dia ahli di bidang transportasi, infrastruktur, perhubungan, manajemen, dan berpengalaman di pemerintahan dan lembaga internasional.

Walaupun Bambang tidak memiliki latar belakang arsitek, kata Wandy, "kalau saya melihat itu bisa diartikan pengalaman kepemimpinan. Jangan lupa ini ada aspek pembangunan fisiknya juga."

"Kalau Pak Bambang kan punya pengalaman di kementerian atau pemerintahan. Menurut saya cukup sulit mencari sosok komplit seperti beliau." mengutip dari Suara.com

Baca Juga: Kepala Otorita Belum Resmi Dilantik, KPK Beberkan Adanya Bagi-Bagi Kavling di Mega Proyek IKN Nusantara

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan tidak mempersoalkan latar belakang keduanya, apakah partai atau non partai.

Yang terpenting, kata Mardani, mereka memiliki kapasitas dan integritas.

"Asal parpol atau non parpol tidak masalah. Ini proyek besar dan berisiko, salah pilih nakoda cost-nya besar. Oleh karena itu, kepala otorita IKN yang bertugas harus punya kapasitas dan integritas," kata Mardani.