SuaraBekaci.id - Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menyoroti soal kebijakan pemerintah di tengah meningkatnya angka Covid-19 di tanah air.
Menurut Jessie, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaporkan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk menanggulangi Covid-19 mencapai Rp 1.000 triliun.
Dengan kondisi seperti itu kata Jessie, penanganan Covid-19 ke depannya bisa berpotensi untuk menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).
"Anggaran mencapai Rp 1.000 triliun, tapi hasilnya nihil. Apakah virus ini akan membangkrutkan APBN kita? Bisa saja," kata Jerry Massie, dikutip dari Wartaekonomi--Jaringan Suara.com, Selasa (15/2).
Jessie menilai bahwa penanganan Covid-19 di Indonesia bisa dianggap gagal. Ia pun menyalahkan langkah serta kebijakan pejabat di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
"Memang pejabat kita itu mulutnya lebih kencang dari otak. Manajemen plin-plan dan tiba-tiba akal kerap dimainkan," ungkap Jessie.
Sementara itu, satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengumumkan kasus positif Covid-19 di Indonesia kembali bertambah sebanyak 57.049 orang pada Selasa, sehingga total kasus mencapai 4.901.328 orang.
Dari jumlah itu, ada tambahan 134 orang meninggal sehingga total menjadi 145.455 jiwa meninggal dunia.
Kemudian, ada tambahan 26.747 orang yang sembuh sehingga total menjadi 4.349.848 orang lainnya dinyatakan sembuh.
Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19, Pemkot Bandung Buka Tempat Isolasi Terpadu
Sementara kasus aktif atau orang yang masih dirawat naik 30.168 menjadi 406.025 orang, dengan jumlah suspek mencapai 35.594 orang.
Angka tersebut didapatkan dari hasil pemeriksaan 582.828 spesimen dari 358.270 orang yang diperiksa hari ini, positivity rate hari ini mencapai 46,43 persen, jauh di atas standar WHO yakni 5 persen.
Total spesimen yang sudah diperiksa sejak kasus pertama covid-19 hingga hari ini adalah 78.438.828 spesimen dari 52.603.909 orang.
Tercatat sudah 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota yang terinfeksi virus Covid-19.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?