SuaraBekaci.id - Rumor soal Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jadi kepala otorita IKN semakin panas. Sejumlah pihak menganggap mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak layak untuk menjadi kepala IKN.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi turut buka suara terkait hal ini.
Ia mempertanyakan kenapa harus Ahok yang ditunjuk atau mau ditetapkan menjadi Kepala Otorita IKN di Kaltim.
Sebab, masih banyak sosok atau figur lain di Indonesia selain Ahok.
“Tidak harus Pak Ahok, banyak figur-figur yang lain saya kira,” kata Achmad Baidowi kepada wartawan, Jumat (28/1), dikutip dari Wartaekonomi--Jaringan Suara.com
Dia meminta semua pihak agar tidak mendikte Presiden Jokowi untuk menentukan kepala otorita IKN baru di Kaltim.
Menurut dia, meskipun kepala otorita itu sifatnya pemerintah daerah khusus, namun setingkat kementerian mengenai pengalokasian anggarannya.
“Presiden enggak usah didikte siapa sosok yang akan ditunjuk sebagai kepala otorita,” jelasnya.
“Biarlah presiden diberikan keleluasaan tentunya presiden sudah mengantongi calon yang pas, tidak usah dipaksa-paksa,”
Penolakan Ahok untuk jadi kepala otorita IKN juga sempat diutarakan oleh Wasekjend Persaudaraan Alumni atau PA 212, Novel Bamukmin.
Ia menyebut Ahok tidak layak untuk jadi kepala otorita IKN.
“Kenapa harus Ahok? Padahal Ahok produk gagal dan hanya bisa membuat gaduh negeri ini,” ujar Novel Bamukmin.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
Terkini
-
BRI Dukung Asta Cita dan Program 3 Juta Rumah, Target 60 Ribu Unit
-
98 Mal Jakarta Gelar Promo Spesial di Tahun Baru Imlek
-
Kabel Lampu Jalan Jadi Sasaran Komplotan Pencuri di Bekasi
-
Rahasia Pakar Kuliner: Kenapa Makanan Imlek Punya Simbol Damai dan Kekayaan?
-
Kenapa Anak Usaha Kementerian Keuangan Berani Suap Hakim? Ini Penjelasan KPK