SuaraBekaci.id - Rumor soal Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jadi kepala otorita IKN semakin panas. Sejumlah pihak menganggap mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak layak untuk menjadi kepala IKN.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi turut buka suara terkait hal ini.
Ia mempertanyakan kenapa harus Ahok yang ditunjuk atau mau ditetapkan menjadi Kepala Otorita IKN di Kaltim.
Sebab, masih banyak sosok atau figur lain di Indonesia selain Ahok.
“Tidak harus Pak Ahok, banyak figur-figur yang lain saya kira,” kata Achmad Baidowi kepada wartawan, Jumat (28/1), dikutip dari Wartaekonomi--Jaringan Suara.com
Dia meminta semua pihak agar tidak mendikte Presiden Jokowi untuk menentukan kepala otorita IKN baru di Kaltim.
Menurut dia, meskipun kepala otorita itu sifatnya pemerintah daerah khusus, namun setingkat kementerian mengenai pengalokasian anggarannya.
“Presiden enggak usah didikte siapa sosok yang akan ditunjuk sebagai kepala otorita,” jelasnya.
“Biarlah presiden diberikan keleluasaan tentunya presiden sudah mengantongi calon yang pas, tidak usah dipaksa-paksa,”
Penolakan Ahok untuk jadi kepala otorita IKN juga sempat diutarakan oleh Wasekjend Persaudaraan Alumni atau PA 212, Novel Bamukmin.
Ia menyebut Ahok tidak layak untuk jadi kepala otorita IKN.
“Kenapa harus Ahok? Padahal Ahok produk gagal dan hanya bisa membuat gaduh negeri ini,” ujar Novel Bamukmin.
Berita Terkait
Terpopuler
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
- JPW Tagih Hasil Pemeriksaan 11 Polisi Usai Demo Jogja
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?