Plt Bupati Akhmad Marjuki Mulai Lirik Kursi Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi

SuaraBekaci.id - Layaknya Kota Bekasi, kursi pimpinan Partai Golkar Kabupaten Bekasi pun menjadi rebutan.

Sepeninggal Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, kursi Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi kini diduduki Pelaksana Tugas (Plt) Deden Y Hidayat yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Hubungan Lembaga Politik DPD Golkar Jawa Barat.

Kekinian, Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki dikabarkan mulai melirik posisi tersebut. Bendahara DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Toto Iskandar mengatakan dengan dilantiknya Akhmad Marjuki sebagai wakil bupati Bekasi memberikan keuntungan untuk Partai Golkar, dan diharapkan bisa mempersatukan para kader agar semakin kuat kedepannya. Artinya, tidak akan ada perpecahan di dalam internal partai.

“Nggak ada satupun yang pecah, dengan adanya Pa Marjuki menjadi bupati Golkar makin solid, karena Golkar kembali lagi menjadi penguasa,” ujarnya.

Menurutnya, semua kader maupun pengurus akan menerima keputusan dari DPP maupun DPD tingkat 1, untuk Golkar yang lebih baik.

“Insya Allah musyawarah mufakat akan kita tempuh, dan hasilnya kita akan satu suara. Siapapun nanti bakal menjadi ketua DPD, kita tidak akan ada perpecahan. Kita sudah sering dialog, dan di Golkar jelas nggak ada kubu-kubuan,” katanya.

Namun, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Kabupaten Bekasi Ade Syukron menjelaskan, Akhmad Marjuki masih menjabat Bendahara Umum DPD Kosgoro Jawa Barat dan Wakil Bendahara DPD Golkar Jawa Barat.

Dimana jabatan itu, tidak diizinkan merangkap jabatan dalam unsur keorganisasian.

“Bisa saja, pada prinsipnya selagi masih kader Golkar di wilayah setempat, jangankan ditingkat provinsi, PK saja berhak mencalonkan diri. Selama sesuai dengan peraturan ke organisasian, semua memiliki kesempatan yang sama,” ucapnya.

Baca Juga: Warga Jatibaru Minta Pemerintah Kabupaten Bekasi Tindak 3 THM Ini

Jika DPD Golkar Jawa Barat sudah menyetujui, atas persetujuan DPP, nanti akan diberi tahu teknisnya. Namun demikian sampai sekarang, belum ada agenda untuk membicarakan perihal Musdalub itu. “Kita masih mengikuti instruksi lebih lanjut seperti apa yang diharapkan Jawa Barat dan DPP. Sekarang belum ada arahan untuk melaksanakan Musdalub,” katanya.