SuaraBekaci.id - Anggota DPR RI Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tindak menteri yang diduga terlibat dalam bisnis tes PCR selama pandemi COVID-19.
Mulyanto menilai tindakan oknum menteri yang ikut berbisnis alat tes PCR tidak etis, apalagi mereka yang terlibat dalam bisnis itu punya kewenangan mengatur kebijakan penanggulangan COVID-19.
"Presiden jangan membiarkan isu ini berkembang berlarut-larut karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada kebijakan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Membangun kepercayaan publik itu 'kan tidak mudah," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (03/11/2021)
"Besar kemungkinan kebijakan yang dibuat, diatur sedemikian rupa agar menguntungkan bisnisnya," tambah Mulyanto menegaskan.
Mulyanto mengatakan bahwa Negara bisa bangkrut kalau mental para pembantu presiden seperti itu.
Menteri itu jabatan publik, jadi siapa pun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya.
Ia mengungkapkan konflik kepentingan juga terasa dalam kasus riset dan produksi vaksin Merah Putih. Riset vaksin Merah Putih yang dilakukan Universitas Airlangga, di bawah koordinasi BRIN dalam konsorsium riset COVID-19 terkesan lambat.
Padahal, kata Mulyanto, WHO sudah memberi lampu hijau akan ikut terlibat dalam pemantauan uji klinisnya. BPOM juga menyambut baik persiapannya.
Namun, karena ditengarai ada kepentingan pihak tertentu, proses riset dan produksi vaksin inovasi anak bangsa ini menjadi lama.
Baca Juga: Eks Direktur YLBHI Sebut Luhut Jadi Wasit Rangkap Pemain di Bisnis Tes PCR
Diperkirakan vaksin Merah Putih ini baru bisa diproduksi pada bulan Juli 2022.
"Kalau para pejabat punya konflik kepentingan dan ikut bisnis COVID-19, mana mungkin penanggulangan pandemi di Indonesia bisa cepat selesai. Presiden harus mengambil tindakan tegas soal ini," kata Mulyanto.[Antara]
Berita Terkait
-
Beda dengan Anggota DPR RI, Gaji dan Fasilitas Wakil Rakyat Swedia Jauh dari Kemewahan
-
206 Hadir Fisik dan 82 Izin, Rapat Paripurna ke-12 DPR yang Dipimpin Dasco Penuhi Kuorum Bahas 2 RUU
-
Prabowo ke Filipina Naik Pesawat Carteran, Padahal RI Punya A-001 Eks-Jokowi, Takut Disadap?
-
Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Adminduk, Perkuat Layanan Publik dan Pelindungan Data
-
'Gibran End Game' Terbukti, Bisakah Klan Jokowi Bangkit di 2029?
Terpopuler
- Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
Pilihan
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
Terkini
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?
-
Kejagung Periksa Wali Kota Bekasi TAT Terkait Dugaan Korupsi Migas Rp2 Triliun