SuaraBekaci.id - Soal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tewasnya 6 Laskar FPI dan kasus Habib Rizieq Shibab di RS UMMI Bogor, sejumlah ulama yang tergabung dalam Forum Umat Islam Banten (FUIB) temui DPR RI, Kamis (28/10/2021).
Kedatangan mereka untuk mengadukan bahwa kasus-kasus tersebut dianggap sudah bertolak belakang dengan keadilan dan ketetapan Undang-Undang yang berlaku.
Mereka semua diterima oleh salah satu Anggota Komisi III DPR RI fraksi Gerindra Habiburokhman. Pertemuan atau penyampaian aspirasi para ulama itu dilangsungkan secara tertutup.
Sekretaris FUIB, Ustaz Ahmad Mustofa Warkah, menyampaikan, bahwa pihaknya dalam pertemuan tersebut mengutarakan pernyataan sikap.
"Tadi kami sudah berbincang-bincang dengan pimpinan Komisi III DPR RI, di mana kami mewakili dari Forum Umat Islam Banten menyatakan pernyataan sikap yang pertama terkait dugaan pelanggaran HAM berat kepada 6 laskar pengawal rombongan Habib Muhammad Rizieq bin Husen bin Shihab," kata Ahmad ditemui usai pertemuan.
"Yang kedua masalah fitnah, kriminalisasi, dan juga terorisasi yang menimpa saudara kami yakni bapak Haji Munarman SH serta terkait daripada kasus rumah sakit UMMI," sambungnya.
Ahmad menyebut, kasus-kasus yang disampaikannya tersebut dianggap sudah bertolak belakang dengan keadilan dan ketetapan Undang-Undang yang berlaku.
Ia berharap dengan adanya penyampaian aspirasi ini bisa ditindaklanjuti oleh Komisi III DPR RI.
"Kami minta agar Komisi III DPR RI bisa menggunakan dari pada wewenangnya dalam membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di warga negara RI khususnya tadi disebutkan," ungkapnya.
Sementara itu, salah satu pengacara Habib Rizieq dan Munarman, yakni Aziz Yanuar mengatakan, selain secara lisan aspirasi yang disampaikan, pihaknya juga memberikan sejumlah berkas kepada Anggota Komisi III.
"Aspirasi sudah kami sampaikan tadi secara lisan dan juga secara berkas sudah kami sampaikan, sangat diterima dengan baik Alhamdulillah masih ada wakil-wakil rakyat yang peduli dengan ulama, habaib, dan masyarakat," tandasnya.
Berita Terkait
-
Soal Perbedaan 1 Syawal 1447 H, MUI Sebut Penetapan Idulfitri Adalah Kewenangan Pemerintah
-
Bukan Cuma Luka di Kulit, Demokrasi Kita Juga Ikut Cedera Gara-Gara Cairan Keras
-
Waketum MUI Cholil Nafis Imbau Umat Islam Hormati Nyepi, Takbir Tak Pakai Pengeras Berlebihan
-
Komnas HAM akan Panggil Panglima TNI, Usut Keterlibatan Anggota BAIS di Kasus Air Keras Andrie Yunus
-
Komnas HAM Dorong Agar Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilakukan Melalui Pengadilan Umum
Terpopuler
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 18 Maret 2026: Raih Pulsa, Skin Trogon Rose, dan Diamond
- 7 HP Baru 2026 Paling Murah Jelang Lebaran, Spek Gahar Mulai Rp1 Jutaan
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- Update Posisi Hilal Jelang Idulfitri, Ini Prediksi Lebaran 2026 Pemerintah dan NU
Pilihan
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
-
Resmi! Hasil Sidang Isbat Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 H Jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026
Terkini
-
10 Kepala Daerah Ini Lebaran di Dalam Penjara
-
4 Amalan Menjelang Salat Idulfitri yang Disunnahkan Nabi Muhammad SAW
-
10 Pelanggaran Berat Anwar Sanjaya yang Dinilai Nodai Kesucian Ramadan
-
Gerakan 'Pantat Ngebor' Anwar Sanjaya Bikin MUI Meradang dan Minta KPI Bergerak
-
Kapal Tanker Pertamina Tertahan di Zona Merah, JK: Pemerintah Harus Aktif