SuaraBekaci.id - Sejumlah guru yang tergabung Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) menolak Pembelajaran Tatap Muka (PTM). FAGI menilai PTM riskan menciptakan klaster penyebaran Covid-19 baru di sekolah. Penolakan itu ditunjukkan dalam bentuk somasi kepada pemerintah.
Ketua FAGI Iwan Hermawan mengatakan setidaknya terdapat tiga alasan para guru tetap menolak adanya PTM. Pertama, pemerintah dan kepala daerah tidak mejalankan rekomendasi WHO dalam melakukan PTM.
Iwan melihat saat ini pemerintah pusat dan kepala daerah hanya berpatokan kepada Inmendagri saja.
"Yang namanya PTM itu hanya berdasarkan persyaratan administrasi, jadi mereka hanya melihat Inmedagri, mereka lupa ada regulasi lain, persyaratan lain yang terlupakan, rekomendasi WHO tidak diperhatikan. Saya lihat informasi kepala daerah ini tidak jujur, tidak berani potensi covid di kabupaten tautau udah PTM, jadi kalau tidak percaya dengan dokter sama siapa," ujar Iwan dalam dikusi online Ngopi Seksi, Minggu (3/10/2021).
Ia melanjutkan, alasan kedua yaitu vaksin di sektor pendidikan yang belum merata.
Padahal, ungkap Iwan, Ikatan Dokter Anak merekomendasi siswa harus divaksin minimal 70 persen dari jumlah siswa yang diperbolehkan melakukan PTM.
"Tapi kenyataannya, bahkan ada yang tidak konsisten Menteri kita, kan dalam SKB 4 menteri mengatakan seluruh guru harus divaksin sebelum mengajar, tapi tidak melihat inmendagri vaksin tidak disyaratkan PTM, pada akhirnya sekolah-sekolah yang belum 70 persen tetap dilakukan pembelajaran tatap muka, saya kira ada pelanggaran yang dilakukan mereka," ucap dia.
Terakhir ketiga, tutur Iwan, masih banyak sekolah yang belum menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Akibatnya, banyak anak sekolah yang terpapar saat dilakukan PTM.
"Sekarang yang terjadi ribuan sekolah kan, terbukti SD yang paling banyak terpapar, kenapa karena anak SD belom divaksin, hampir 40 persen yang terpapar anak SD," kata dia.
Baca Juga: 200 Sekolah di Kota Bogor Mulai PTM Hari Ini
Dalam hal ini, Iwan mengancam akan mengajukan somasi kedua kepada pemerintah, jika memang PTM masih terus dilanjutkan.
"Minggu depan kita akan buat somasi kedua, karena kita tiga kali somasi, kalau tiga kali tidak dindahkan kita lanjut ke proses hukum, saat ini belum ada jawaban dari mereka terhadap kami," pungkas Iwan.
Berita Terkait
-
Viral Guru Bule Nangis Lihat 4 Bocah SD Salat di Ruangannya: Ada Simfoni yang Indah
-
Tanggapan Purbaya, Kemenkeu Klarifikasi soal Gugatan Guru Honorer untuk Anggaran MBG UU APBN 2026
-
98 Ribu Guru Madrasah Ikut PPG, Kemenag: Jika Lulus, Bisa Terima Tunjangan Profesi Tahun Depan
-
DPR Sebut MBG Harus Berjalan Beriringan dengan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kesejahteran Guru
-
Guru Honorer Gugat MK, DPR: Sampai Hari Ini Belum Terbukti MBG Pakai Anggaran Pendidikan
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Skandal Kuota Haji Memanas: Staf Asrama Haji Bekasi Jadi Saksi Kunci KPK
-
Rebut Tahta! XL Ultra 5G+ Sebagai Jaringan 5G Tercepat di Indonesia versi OOKLA Speed Test
-
Peringatan Keras Wali Kota Bekasi untuk Camat dan Lurah: Jangan Biarkan Proyek Liar!
-
Transjabodetabek Terus Ekspansi, Siap Layani Cikarang dan Bandara
-
Pemprov Jabar Bagi-Bagi 3.040 Tiket Bus Mudik Gratis 2026, Daftar Lewat HP Sekarang!