SuaraBekaci.id - Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto merasa aneh KPK rekrut koruptor jadi penyuluh anti Korupsi. Sementara para insan KPK yang jebloskan koruptor di penjara dihabisi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menggandeng narapinada kasus korupsi dalam program penyuluhan anti korupsi. Rencana ini langsung menuai pro dan kontra.
Hal itu dikatakan Bambang Widjojanto melalui akun Twitternya. Ia menyebut pimpinan KPK akan membuat lembaga antirasuah itu mati ketawa.
"Mati ketawa ala pimpinan KPK. Eks Koruptor direkrut untuk jadi penyuluh," kritik Bambang seperti dikutip Suara.com, Senin (23/8/2021).
Bambang juga mengkritik ketidakadilan di tubuh KPK. Ia menyentil soal pegawai KPK yang berjasa menangkap koruptor, namun justru berakhir dipecat lewat TWK.
"Tapi, insan KPK yang berjasa jebloskan koruptor justru di TWK kan dan dihabisi. Apakah kita sedang ditinggikan-kedunguannya?" lanjutnya.
Kritikan Bambang itu sendiri sedikitnya telah di-retweet 1.700 kali dan mendapatkan 4.100 tanda suka. Warganet juga langsung membanjiri kolom komentar dengan berbagai kritikan dan sindiran ke KPK.
"Eks koruptor cocoknya jadi konsultan koruptor, mengajarkan tip dan trik agar korupsi tak terendus, mengajarkan sistem pembagian agar korupsi aman tak terendus. Produknya nanti modul dengan judul 'Korupsi yang aman dan nyaman'," kritik warganet.
"Berarti koruptor udah diperlakukan kayak pecandu narkoba, dianggap sebagai korban? Cuma di rehab? Slesai Di rehab kasih testimoni? Bagaimana penderitaan selama menjadi koruptor, humanis banget," sindir warganet.
Baca Juga: Juliari Bakal Divonis Hari Ini, KPK Yakin Tuntutan 11 Tahun Penjara Dikabulkan Hakim
"Apa kehabisan penyuluh yang berintegritas? Kok makin ambyar. Ntar bisa-bisa ditularkan ilmunya nih strategi korupsi dengan rapi dan mampu meloloskan diri," tambah yang lain.
"Boleh ketawa jangan sampai mati. Memang benar 75 insan KPK sengaja disingkirkan agar pimpinan KPK leluasa bekerja sama dengan eks napi koruptor. Jangan-jangan dengan koruptor kakap juga. Mulai kelihatan satu persatu busuknya. Eks napi koruptor seharusnya dikucilkan," pesan warganet.
"Hilang sudah akal sehat para pejabat negeri kita sekarang ini. Kebijakan yang sangat menyesatkan," tegas warganet.
Sebelumnya, rencana KPK menggandeng koruptor dalam penyuluhan korupsi disampaikan Deputi Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Wawan Wardiana. Ia menjelaskan pihaknya telah melakukan sosialisasi ke sejumlah penjara.
Ternyata, KPK telah menyeleksi napi koruptor di Lapas Sukamiskin dan Tangerang. Mereka memilih napi korupsi yang bisa diajak bekerja sama dalam penyuluhan anti korupsi.
Dari hasil seleksi, KPK hanya menemukan 7 koruptor yang dinyatakan lolos. Nantinya, 7 napi itu akan dilibatkan dalam program penyuluhan anti korupsi.
Berita Terkait
-
UU Perampasan Aset Disahkan, KPK Soroti 4 Celah Hukum Pemberantasan Korupsi
-
Usut Kasus Suap! KPK Cecar Kepala Bea Cukai Tanjung Mas Soal Alur Impor dan Penyitaan Kontainer
-
Megawati Tegaskan Pilih di Luar Pemerintahan: Kalau Diajak, Saya Bilang Terima Kasih
-
Pecahkan Rekor MURI, 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT 222 Klaten Diduga dari Duit Kutipan Camat
-
Tanpa UU Perampasan Aset, KPK Selama Ini Tetap Bisa Sita Harta Koruptor
Terpopuler
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Daftar 704 Mutasi Perwira Polisi, 2 Jenderal Dicopot
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?